Dinas Perhubungan Belum Berniat Tambah Armada Bus Transjakarta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon penumpang Bus TransJakarta di Halte Harmoni, Jakarta (6/1). Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menaikkan tarif bus Transjakarta, karena tarif saat ini dinilai sudah tak sesuai lagi. TEMPO/Subekti

    Calon penumpang Bus TransJakarta di Halte Harmoni, Jakarta (6/1). Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menaikkan tarif bus Transjakarta, karena tarif saat ini dinilai sudah tak sesuai lagi. TEMPO/Subekti

    TEMPO Interaktif, Jakarta : Meskipun jumlah penumpang bus Transjakarta mengalami peningkatan setelah ada sterilisasi, namun Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum memiliki rencana untuk menambah penambahan armada bus di masing-masing koridor. "Saya rasa jumlah bus yang ada sekarang sudah memadai," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono bkepada Tempo, Ahad (8/8).

    Menurut Udar, masalah penumpukan penumpang yang terjadi saat ini bukan lantaran kekurangan armada melainkan akibat bus terhambat di jalan. Keterlambatan ini terjadi karena banyak kendaraan pribadi yang masuk ke jalur bus transjakarta.

    Udar menambahkan, saat ini kenaikan penumpang Transjakarta telah mencapai 18,3 persen dari biasanya. "Tempat parkir (penitipan kendaraan bermotor) di Kalideres dan Ragunan juga semakin meningkat," katanya. Dinas Perhubungan DKI menyediakan fasilitas penitipan kendaraan bagi pengguna kendaraan bermotor yang ingin melanjutkan perjalanan dengan bus transjakarta di empat titik yaitu Kalideres, Kampung Rambutan, Lebak Bulus, dan Ragunan.

    Hasil dari sterilisasi diyakini Udar akan mengurangi tingkat kecelakaan di jalur transjakarta dan juga bisa meningkatkan minat pengguna kendaraan untuk beralih ke bus transjakarta. Jumlah armada bus tTransjakarta di koridor I hingga koridor VIII sebanyak 426 bus.

    "Kami akan menambah armada bus pada Desember tahun ini sebanyak 94 bus untuk koridor IX jurusan Pinang Ranti-Pluit dan koridor X jurusan Cililitan Tanjung Priuk," katanya.

    ROSALINA

       


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.