Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Maret Depan, Tak Semua Mobil Bisa Lintasi Jakarta  

Editor

Zed abidien

image-gnews
4 Rencana Atasi Kemacetan
4 Rencana Atasi Kemacetan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pembatasan pelat nomor ganjil-genap untuk kendaraan pribadi bakal mulai diterapkan tahun depan. Pemerintah Jakarta pun sedang mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang tepat dan dampak sosial, politik, dan ekonomi jika kebijakan itu diterapkan pada 2013.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya, dan insya Allah kebijakan ini sesuai permintaan Pak Gubernur, bisa dilakukan pada Maret 2013," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, di Balai Kota Jakarta, Kamis, 6 Desember 2012. Rencana ini sebenarnya sudah digulirkan sejak lama, tapi tak kunjung diterapkan.

Dia mengatakan, wilayah yang dikenakan pembatasan pelat nomor genap-ganjil meliputi kawasan 3 in 1, Rasuna Said, dan Koridor Timur Barat Suprapto-Pramuka. "Termasuk seluruh koridor BRT dan wilayah yang dilalui jalur bus Transjakarta," katanya.

Lalu untuk membedakan kendaraan bernomor ganjil dan genap, menurut Pristono, nantinya tiap kendaraan akan dipasang tanda warna. Dia mencontohkan untuk ganjil ditempel dengan stiker merah, sementara genap menggunakan stiker kuning.

Sedangkan waktu penerapannya, kata dia, akan dilakukan pada hari kerja, yakni Senin-Jumat dimulai pukul 06.00-20.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu, Minggu, dan libur nasional, aturan itu tidak diterapkan.

Sebenarnya, kebijakan akan diberlakukan untuk seluruh kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, terkecuali ambulans, angkutan umum, dan angkutan darat. Namun, sampai saat ini dinas masih mengkaji kendaraan mana yang bakal dibatasi. "Ini masih dikaji bersama kepolisian, khususnya pembatasan bagi kendaraan roda dua," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menganggap kebijakan seperti pembatasan genap-ganjil perlu dilakukan di Jakarta agar dapat mengatasai kemacetan lalu lintas. "Kalau kami enggak punya sebuah kebijakan yang radikal dan berani seperti itu, ya enggak akan selesai-selesai," kata Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia mengatakan, problem saat ini adalah jalan selalu dipenuhi dengan kendaraan yang bertambah setiap harinya. Menurut dia, sepeda motor bertambah sekitar 1.400 unit setiap harinya, sementara mobil bertambah 450 unit. Jika didiamkan, dia yakin tidak akan ada habisnya. "Sehingga menurut saya kebijakan ini harus diterapkan," katanya.

Soal resistensi dari publik, menurut dia, dapat diselesaikan dengan cara melakukan sosialisasi secara perlahan. Bagi dia, kebijakan ini diterapkan untuk mendorong masyarakat menggunakan anggkutan massal. Selain itu, juga agar masyarakat lebih hemat bahan bakar minyak bersubsidi, tidak konsumtif, dan paling penting agar masyarakat bisa lebih cinta kepada Kota Jakarta.

Dia yakin penerapan kebijakan ini dapat mendorong migrasi masyarakat dari sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi menjadi memilih angkutan umum. Ini dengan syarat adanya transportasi massal yang nyaman, siap, dan ditangani dengan baik dan serius.

Tahun depan, bakal ada penambahan 102 bus gandeng Transjakarta pada Januari 2013. Ditambah lagi sebanyak 526 unit lagi setelahnya. Lalu, ada juga tambahan 1.000 unit Kopaja dan Metromini yang baru. Monorel diperkirakan dapat rampung empat tahun mendatang, sedangkan MRT dapat selesai pada 2019.

SUTJI DECILYA

Berita terpopuler lainnya:
Rumor Nikah 2 Bulan Aceng-Shinta Jadi Omongan 

Tujuh Kasus Korupsi Pembelit Bupati Aceng

Mabes Polri Akui Tarik Novel Baswedan

Keluarga Fany Cabut Gugatan Terhadap Bupati Aceng 

Tak Penuhi UMP, Pengusaha Ini Dipenjara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

1 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.


Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

2 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.


Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

4 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai membuka acara UOB Gateway to ASEAN Conference 2023 bertajuk 'ASEAN Forging Ahead' di Hotel Raffles Jakarta pada Rabu, 11 Oktober 2023. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.


Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di RSUD Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatra Utara, pada Jumat, 15 Maret 2024. Jokowi melihat proses pelayanan BPJS Kesehatan yang dia klaim sudah baik. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.


Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

5 jam lalu

Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Joko Widodo, dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan pemimpin G20 lainnya ketika mencangkul di hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, Rabu, 16 November 2022. Biro Setpres
Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.


Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

6 jam lalu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Juri Ardiantoro menyampaikan sambutan saat deklarasi dukungan oleh Penjahit di Kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Ahad, 14 Januari 2024. Penjahit yang tergabung dalam Penjahit Indonesia Raya (PIR) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.


Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

7 jam lalu

Logo OECD. Wikipedia.org
Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.


Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

7 jam lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.


Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

8 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Calon Presiden Prabowo Subianto meninjau pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 18 Maret 2024. Foto: Tim Media Prabowo
Prabowo Sebut Modal Utama Membangun IKN dari Dalam Negeri, Beda Strategi dengan Jokowi?

Presiden terpilih Prabowo menilai modal utama untuk memindahkan dan membangun IKN harus dari sumber daya yang ada di dalam negeri.


Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

8 jam lalu

Petugas memeriksa pasien yang menjalani pengobatan cuci darah (Hemodialisa) di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), Malang, Jawa Timur, Senin 7 Agustus 2023. Pemerintah Kabupaten Malang menonaktifkan sementara kepesertaan 679.721 warga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena pembengkakan beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga tidak bisa mendapat layanan fasilitas kesehatan tingkat II di RSSA. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto
Ini Beda Pelayanan BPJS Kesehatan Versi 3 Kelas dan KRIS

Implementasi Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kelas III pasien BPJS Kesehatan.