FITRA: Gaya Blusukan Jokowi Mirip Artis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jokowi Blusukan ke Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara. Dok/Linda Trianita

    Jokowi Blusukan ke Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara. Dok/Linda Trianita

    TEMPO.CO, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritik kesukaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo blusukan ke kampung-kampung. Mereka menganggap blusukan itu menghabiskan anggaran dan berbau pencitraan.

    "Anggaran blusukan ini, jangan-jangan dijadikan sebagai panggung tahun 2014, yang uang berasal dari pajak rakyat, APBD Jakarta," ujar Direktur Investigasi dan advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Ahad, 21 Juli 2013.

    FITRA menyebut blusukan Jokowi masuk dalam belanja penunjang operasional tahun 2013 sebesar Rp 26.670.450.000 pertahun. Anggaran itu, kata Uchok, tercantum dalam lampiran III Peraturan Gubernur No.10 tahun 2013 tertanggal 25 Februari 2013, halaman 50.

    Mereka membandingkan dengan anggaran penunjang operasional Mantan Gubernur Fauzi Bowo pada tahun lalu sebesar Rp.17.640.355.000. "Berarti anggaran Jokowi lebih boros sekitar Rp 9 miliar," kata Uchok menambahkan. Menurut dia, hal itu sama saja memboroskan uang rakyat karena tak ada manfaat yang dirasakan langsung.

    ADVERTISEMENT

    "Membenahi Jakarta bukan dengan blusukan, tetapi dengan membenahi dan menata birokrasi, tata dengan serta mengajarkan aparat Pemda melayani rakyat dengan tulus," katanya.

    Uchok juga menyebut blusukan Jokowi itu seperti artis karena tindakannya diketahui banyak orang. Gubernur, kata dia, sekedar membentuk opini publik tanpa ada solusi memecahkan problem Jakarta, seperi kemacetan, atau banjir.

    "Kalau mau tirulah Umar Ibnul Khatab, " ujar Uchok. "Dia sering berkeliling tanpa diketahui orang untuk mengetahui kehidupan rakyat terutama mereka yg hidup sengsara."

    ANGGRITA DESYANI

    Terhangat:
    Bentrok FPI | Bisnis Yusuf Mansyur | Aksi Liverpool di GBK

    Terpopuler:
    Pedagang Tenabang: Ahok Jangan Terlalu Kejamlah!

    FPI Merasa Dikesankan Jadi Musuh Warga 

    'Perang Badar' KPK di Kasus Hambalang 

    DPR: Polisi Jangan Jadi Beking FPI  


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.