Ahok Ancam Akan Penjarakan Penjual Rusun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anak-anak bermain sepeda di depan Rumah Susun (Rusun) Pinus Elok, Penggilingan, Jakarta (30/8). Pemrov DKI Jakarta akan menyediakan 470 dari 600 unit rusun di Cluster A bagi warga relokasi program normalisasi Waduk Ria Rio. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Anak-anak bermain sepeda di depan Rumah Susun (Rusun) Pinus Elok, Penggilingan, Jakarta (30/8). Pemrov DKI Jakarta akan menyediakan 470 dari 600 unit rusun di Cluster A bagi warga relokasi program normalisasi Waduk Ria Rio. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan akan melaporkan secara pidana orang-orang yang menjual belikan rusun. Dia memastikan, timnya siap turun untuk menindak tegas para pelanggar itu.

    "Kami akan laporkan mereka secara pidana," kata Ahok di Gedung BPPT Sabtu 22 Februari 2014. Menurut dia, tindakan ini harus diambil agar ada efek jera terhadap para penjual rusun tersebut. "Mesti ada yang dipenjarakan dan dibawa ke pengadilan." (Baca: Bahas Rusun, Ahok Diskusi dengan Menlu Singapura)

    Menurut Ahok, Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Jonathan Pasodung telah menyiapkan anggaran dan tim untuk melakukan langkah tersebut. "Kalau mau turun kan harus ada biaya-biaya, ini kan sudah disetujui Kemendagri," kata dia.

    Ahok menyebutkan, kepolisian pun akan ikut turun untuk melakukan pendataan tersebut. Dia menyatakan, jika ditemukan pelanggaran Dinas Perumahan akan melaporkannya kepada kepolisian.

    Sebelumnya, sejumlah unit di rusun Pinus Elok disegel oleh Dinas Perumahan karena diketahui penghuninya bukan warga yang seharusnya menempatinya. Menurut Kepala Unit Pengelola Rusun Wilayah III Jefyodya Julyan, pihaknya sedang mencari tahu terkait hal tersebut karena diduga ada oknum yang memperjualbelikan unit rusun.

    NINIS CHAIRUNNISA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.