Jabar-Banten Absen Bahas Kemacetan, Ahok Tak Pusing

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan kepada wartawan terkait majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon Presiden pada pemilu 2014 di Balaikota, Jakarta Pusat, Jakarta (14/3). Dalam keterangannya Ahok menyatakan siap menggantikan posisi Gubernur dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dari partai PDI-P. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan kepada wartawan terkait majunya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi maju sebagai calon Presiden pada pemilu 2014 di Balaikota, Jakarta Pusat, Jakarta (14/3). Dalam keterangannya Ahok menyatakan siap menggantikan posisi Gubernur dan mendukung pencalonan Jokowi sebagai presiden dari partai PDI-P. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menyebut beban penanganan kemacetan di Ibu Kota sebagai tanggung jawab pihaknya dan pemerintah pusat. Ahok--panggilan akrab Basuki--tidak menghiraukan absennya peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten dalam hal ini.

    Pemerintah dua provinsi tetangga itu memang tidak diundang sama sekali dalam rapat penanganan kemacetan bersama Wakil Presiden Boediono, kemarin, 19 Maret 2014. "Mereka jelas menolak untuk kontribusi. Wapres juga sudah tahu Jabar dan Banten setuju saja bikin MRT asal mereka tidak keluar uang," katanya pagi ini, Kamis, 20 Maret 2014.

    Karena itu, rapat kemarin hanya membahas peranan Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Menurut Ahok, Gubernur DKI Joko Widodo juga maklum akan keadaan ini. "Seperti pas urus Katulampa saja. Provinsi lain tidak mau, udah DKI semua." (Baca: Ahok-Wapres Evaluasi Penanganan Kemacetan Jakarta)

    Menurut Ahok, DKI justru beruntung meski mendapat beban ini. Sebab, banyak warga Jawa Barat dan Banten yang bekerja di Jakarta. "Mereka setor pajak penghasilan ke Jakarta kok. Jadi ekonomi naik, tidak macet, jadi duit juga."

    Dalam rapat dengan Wakil Presiden kemarin, Ahok mengatakan Jakarta masih punya tiga pekerjaan rumah dalam menjalankan 17 langkah penanganan kemacetan. Yakni penerapan electronic road pricing, sterilisasi jalur bus Transjakarta, dan pemberlakuan standar pelayanan minimum bus Transjakarta. (Baca: Jakarta Macet, Apa Kabar 17 Langkah Pemerintah?)

    ATMI PERTIWI

    Berita Lainnya:
    Subsidi Membengkak, Hatta: RFID Omong Doang!
    Ini Spesifikasi Samsung Galaxy S5 di Indonesia  
    Sebut Cina atau Tionghoa?
    Bali, Obyek Wisata yang Paling Disukai Warga Rusia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.