Survei Sayap PKS, Pengamat: Ilmiah atau Abal-abal?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjalan kaki memasuki kantor Balaikota usai usai menaiki Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) jururan Pluit-Monas di halte TransJakarta Balaikota, Jakarta, Jumat (7/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berjalan kaki memasuki kantor Balaikota usai usai menaiki Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB) jururan Pluit-Monas di halte TransJakarta Balaikota, Jakarta, Jumat (7/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), Yunarto Widjaja, mengatakan masyarakat tak bisa sembarangan mempercayai hasil survei yang beredar, terutama pada masa kampanye. Soalnya, tak jarang ada kepentingan politik untuk menjatuhkan lawannya dalam rilis tentang survei.

    "Harus bisa membedakan mana survei yang benar-benar ilmiah dan mana survei abal-abal," katanya kepada Tempo, Rabu, 26 Maret 2014. Survei yang terpercaya, kata dia, harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi metodologi.

    Organisasi yang merilis survei harus bisa menjelaskan metode penelitian, seperti pengambilan sampel, sebaran responden, dan jenis pertanyaan yang diajukan. Soalnya, itu merupakan pertanggungjawaban lembaga bahwa hasil survei mereka memang mewakili masyarakat. "Boleh saja kalau organisasi mau melakukan survei internal, tetapi hasilnya tak boleh mengatasnamakan masyarakat Jakarta. Itu namanya penipuan," ujar Yunarto.

    Selain itu, survei juga lebih rentan disalahgunakan untuk menjatuhkan lawan politik di masa kampanye seperti sekarang. Oleh sebab itu, Komisi Pemilihan Umum sudah meminta lembaga survei dan hitung cepat mendaftarkan diri. Tujuannya, agar hasil survei tidak memihak atau menjatuhkan kelompok tertentu. Jika survei itu dirilis oleh organisasi sayap partai, besar kemungkinan survei itu hanya kepentingan partai. (Baca: Ahok Akui Diwarisi Jokowi Jurus Menahan Diri)

    Pengamat dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan hasil survei itu tidak relevan. Alasannya, prosedur penggantian kepala daerah itu sudah diatur dalam undang-undang. "Kalau tidak suka prosedur itu, harus perjuangkan perubahan undang-undang," katanya. "Ini sama saja dengan survei yang menyatakan masyarakat tidak setuju kapolda atau pangdam yang menjabat di sana," katanya. 

    Sebelumnya diberitakan organisasi sayap Partai Keadilan Sejahtera, Gerakan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan), Garda keadilan, dan Benteng Muda PKS merilis hasil survei yang menyatakan tak ingin Jakarta dipimpin figur seperti Ahok. (Baca: Diserang Sayap PKS, Ahok: Aku Sudah Biasa)

    Alasannya, mereka keberatan dengan kinerja dan gaya komunikasi Ahok selama 1,5 tahun menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Ketua Umum Gema Keadilan, Ronald Darmasyah, mengatakan sikap itu diambil setelah mereka melakukan survei pada 20-24 Maret 2014 terhadap 1.589 reponden di Jakarta.

    "Ternyata 93 persen responden menyatakan tidak siap dipimpin oleh Ahok," kata dia di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Selasa, 25 Maret 2014. Survei itu, kata dia, dilakukan dengan mewawancarai 300 orang secara tatap muka dan 1.289 orang mengisi kuisioner online. Pertanyaan yang diajukan terdiri atas pertanyaan terbuka dan tertutup kepada warga di lima wilayah Kota Jakarta dan Kabupaten Kepulauan Seribu. (Baca: Sayap PKS Tolak Ahok Jadi Gubernur)

    ANGGRITA DESYANI

    Berita Lainnya:
    Kasus Bus Transjakarta, Ahok Dapat Usul Baru yang Aneh
    Hibah Bus Solar, Pengamat Sarankan Perda Direvisi
    Cara Jokowi Cegah Kerabat Aji Mumpung


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Uji Praktik SIM dengan Sistem Elekronik atau e-Drives

    Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan uji praktik SIM dengan sistem baru, yaitu electronic driving test system atau disebut juga e-Drives.