TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berlaku adil dalam mengaudit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut dia, seharusnya BPK melakukan pemeriksaan seketat dan setransparan pemeriksaan yang dilakukan di DKI.
"Mungkin ada yang belum dengar kepala daerah menantang BPK supaya mengaudit lebih tajam dan lebih kejam, kan? Makanya saya tantang BPK untuk memeriksa seluruh daerah, periksa seluruh harta pejabat. Berapa jumlah pajak yang dia bayar dan biaya hidupnya," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu, 25 Juni 2014.
Ia merasa heran dengan hasil yang diperoleh DKI atas audit BPK terhadap APBD 2013, yakni wajar dengan pengecualian (WDP). Padahal ia menganggap DKI telah mengelola APBD setransparan mungkin. "Daerah lain pengelolaannya tidak transparan seperti kami. Seharusnya tidak mendapatkan nilai di atas WDP."
Karena itu, ia pun menginginkan ada standar dalam proses audit. Salah satunya pemeriksaan secara ketat sampai ke tingkat dokumen dan kegiatan surat-menyurat. "Jadikan itu standar audit untuk di daerah lain. Biar ada standar baru untuk Indonesia," ucapnya.
Ihwal hasil audit BPK, ia menilai tidak ada yang salah dengan fungsi pengawasan di DKI. Justru ia mengaku senang dan berterima kasih kepada BPK karena lewat audit itu ia bisa melihat anak buahnya yang tidak bekerja dengan baik. "Dengan adanya audit, kami bisa temukan tikus maling," katanya.
Seperti diketahui, pada hari jadinya yang ke-487, Jakarta mendapat kado pahit dari BPK. Temuan BPK atas APBD DKI 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.
Temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar.
Temuan-temuan yang mencolok pada era Gubernur Jokowi itu terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan. (Baca juga: Rapor APBD DKI Merah, Ahok Bela Jokowi)
ERWAN HERMAWAN
Terpopuler
Merasa Tak Dihargai, Ayu Azhari Pindah ke Jokowi
Dukung Jokowi, Anwar Fuady Tak Takut Dipecat
Menhan Bantah Argumentasi Jokowi Soal Tank Leopard
