Mengapa Ahok Emoh Pakai Swasta untuk Keruk Sungai?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Dasril Roszandi

    Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO , Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku kapok memakai jasa perusahaan swasta terkait program normalisasi sungai dalam upaya menanggulangi banjir di Ibu Kota. "Kita tidak mau lagi‎ menswastakan untuk ngeruk-ngeruk sungai dan kali di Jakarta," kata dia di Balai Kota, Kamis, 18 Desember 2014.

    Ia menilai perusahaan swasta kerap licik dalam bekerja. "Mereka cuma ngaduk-ngaduk lumpur doang. Jam kerjanya gimana. Tipu menipu," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu. "Kenapa sih harus sewa orang kalau makainya begitu."

    Ahok mengatakan tahun depan semua pekerjaan normalisasi sungai akan menggunakan alat berat milik pemerintah DKI. "Kita mau beli sendiri alatnya. Tidak perlu sewa lagi. Kerja sendiri rawat sendiri," ucapnya. (Baca: Ahok Potong Birokrasi Proyek Banjir)

    Setelah dibeli, Ahok berencana menaruh alat berat tersebut di smartcity. Tujuannya agar masyarakat tahu kondisi serta posisi alat berat itu di mana. "Sehingga masyarakat bisa lihat alat berat di mana? kerja apa enggak?"

    Selain itu, dengan ditempatkan di smartcity, alat berat bakal terlacak dan termonitor kerjanya. "Jadi saya tahu ‎mereka sudah kerja berapa jam, mesinnya berapa jam, kerjanya berat, sedang atau ringan, minyaknya ada berapa waktu malam," ujarnya.

    Ahok juga mengimbau Kementerian Pekerjaan Umum agar menyerahkan pekerjaan normalisasi sungai ke pemerintah DKI. "Makanya saya bilang sama bapak menteri kalau enggak ada alat untuk mengeruk membersihkan sungai-sungai utama, izinkan kami yang kerjakan. Biar bisa tempatkan alat berat. Kementerian biar fokus ke daerah lain." (Baca: Daftar Kegagalan Ahok pada Tahun 2014)

    Karena, Ahok menginstruksikan ke Dinas Pekerjaan umum untuk mengerjakan secepatnya proyek normalisasi tahun depan. "Saya enggak mau denger jalur inspeksi, telat ngeruk, telat bangun jalan. Ini gak boleh lagi," ujar dia. Maka, dalam acara pengarahan tadi, Ahok ingin menyatukan persepi soal penanggulangan banjir.

    Dalam acara pengarahan, Ahok juga mengaku memberikan gambaran ihwal kerja dia selama dua tahun menanggulangi banjir. Ia mengatakan, hampir semua pekerjaan seperti pembangunan jalan inspeksi, pengerukan sungai, waduk, dan lainnya tidak memakai duit dari DKI. "Semua kewajiban pengembang. Selama dua tahun seperti tidak ada Dinas Pekerjaan Umum. Duit PU tidak kepakai."

    ERWAN HERMAWAN

    Berita Lain
    Tertinggal Pesawat, Dhani: Pilot Garuda Kampret

    Begini Pembubaran Nonton Film Senyap di AJI Yogya

    Polisi Tangkap Demonstran Anti-Natal di Mojokerto

    JK Ketua Umum PMI, Titiek: Saya Tetap Menang  




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.