Ahok Dinilai Langgar Aturan Sendiri  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengendara sepeda motor mendapatkan pengarahan pengalihan arus dari petugas kepolisian di ruas jalan MH Thamrin di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 17 Desember 2014. TEMPO/m Iqbal Ichsan

    Sejumlah pengendara sepeda motor mendapatkan pengarahan pengalihan arus dari petugas kepolisian di ruas jalan MH Thamrin di kawasan Bundaran HI, Jakarta, 17 Desember 2014. TEMPO/m Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch Edison Siahaan menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melanggar aturan karena menggunakan bus pariwisata untuk mengakut pengendara sepeda motor yang dilarang melintas dari Bundaran HI sampai Jalan Medan Merdeka Barat. (Baca: Gubernur FPI Pantang Ucap Selamat Natal ke Ahok)

    “Kalau bus yang digunakan itu milik Dinas Pariwisata, Ahok melanggar Peraturan Gubernur Nomor 170 Tahun 2014 tentang Pelayanan Bus Angkutan Pariwisata yang dia buat sendiri,” kata Edison melalui keterangan pers yang diterima Tempo, Senin, 22 Desember 2014. (Baca: Ahok Makan Babi, Ibu-ibu di NTT 'Klepek-klepek')

    Menurut dia, kebijakan Ahok menggunakan bus tersebut untuk mengangkut para pengendara sepeda motor terbilang aneh. Sebab, peraturan itu baru ditetapkan pada 27 Oktober 2014 dan diterbitkan oleh Ahok saat menjabat Pelaksana Tugas Gubernur DKI. (Baca: Larang Motor, Perancang Busana Ini Puji Ahok)

    “Bus angkutan pariwisata dioperasikan khusus bagi pelayanan wisatawan,” ujarnya. Karena itu, Edison menganggap Ahok telah membuat blunder lantaran menerapkan pembatasan sepeda motor mulai Rabu, 17 Desember 2014, selama 24 jam. (Baca juga: Ahok Larang Motor, Fahrurrozi: Itu Bodoh)

    DIMAS SIREGAR

    Topik terhangat:

    KSAL Baru | Lumpur Lapindo | Perayaan Natal | Susi Pudjiastuti | Kasus Munir

    Berita terpopuler lainnya:
    4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan
    Eva Bande, Dipenjara Gara-gara Bela Petani
    Terungkap, Bapak dari Anak Jessica Iskandar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.