Depok Dirisak Kota Begal, Ketua DPRD Resah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meme yang mengambarkan kalau pergi ke Depok naik motor dan pulangnya jalan kaki karena terkena begal saat di jalan. Path.com

    Meme yang mengambarkan kalau pergi ke Depok naik motor dan pulangnya jalan kaki karena terkena begal saat di jalan. Path.com

    TEMPO.CO, Depok - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengatakan perisakan alias bullying netizen media sosial terhadap Kota Depok semakin memprihatinkan.

    "Saya enggak mau ini jadi bahan ejekan. Memang ada satu dua kasus, tapi ini perlu di cek ke kepolisian bagaimana kasus ini ditangani," kata Hendrik ketika dihubungi, Selasa, 3 Februari 2015. Ia mengatakan beberapa kejadian pembegalan ini hanya terjadi di beberapa lokasi, namun ejekan yang terjadi di media sosial mengesankan Kota Depok tidak aman secara keseluruhan.

    "Yang ramai sejak kejadian di Jalan Juanda, tapi jadi kesannya sekota Depok gak aman," kata dia. Ia menduga perisakan ini merupakan tindakan orang-orang tertentu yang memang sengaja berupaya mengkerdilkan Kota Depok.

    "Saya enggak mau Depok jadi bulan-bulanan. Kesannya gak aman, ini harus diluruskan," kata dia.

    Satu bulan terakhir, Kota Depok dihebohkan aksi perampasan kendaraan roda dua dengan perampasan. Dalam kejadian perampokan tersebut, tercatat dua masyarakat menjadi korban tewas akibat aksi perampokan motor.

    Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Depok Komisaris Tri Yulianto mengatakan hingga Senin, 2 Februari 2015, tercatat kejahatan begal yang benar-benar terjadi sebanyak empat kali. Pertama terjadi di Jalan Juanda, Depok. Kasus kedua terjadi di Jalan Margonda Raya di depan kampus BSI. Ketiga terjadi di Jalan Raya Krukut, Limo, dan kasus keempat terjadi di Jalan Boulevard, Grand Depok City. Keempat kasus diketahui dilakukan setelah pukul 00.00 WIB atau menjelang dinihari.

    MAYA NAWANGWULAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.