Angket DPRD: Kenapa Ahok Lari ke Jokowi, Bukan ke Megawati?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi

    (kika) Calon Wagub DKI Jakart Basuki Tjahaja Pernama (Ahok) bersama ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputr. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Hampir satu pekan DPRD Jakarta menggulirkan hak angket, namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Padahal, Megawati dikenal dekat dengan Ahok. Puteri Bung Karno itu satu-satunya ketua umum partai yang hadir saat Ahok dilantik sebagai Gubernur di Istana Negara, Jakarta pada Oktober 2014.

    Ahok malahan melaporkan ancaman pemakzulan oleh DPRD melalui hak angket itu kepada Presiden Jokowi. "Memang tidak ada alasan Ahok harus berkomunikasi dengan Megawati," kata Ikrar Nusa BhaktiIkrar Nusa Bhakti, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) kepada Tempo, Selasa 3 Maret 2015.

    Ikrar menilai wajar saja Ahok melaporkan masalah yang dialaminya kepada Jokowi. Pertama, Jokowi adalah atasannya Ahok. Kedua, kasusnya terkait APBD 2014 dimana saat itu Jokowi sebagai Gubernur Jakarta.

    Menurut Ikrar, justru bukan langkah tepat apabila Ahok 'mengadukan' sikap legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Megawati Soekarnoputri. "Ahok bukan orang PDIP, Mega bukan presiden," kata dia.

    Alasan lain, kata Ikrar, DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Oleh sebab itu, menurut dia, Jokowi harus tahu dinamika yang terjadi. Eskalasi politik di DKI Jakarta memiliki spketrum yang luas. Beda jika itu ribut antara DPRD dengan Gubernur di Lampung misalnya, ujar Ikrar, di mana eskalasi politiknya tidak kuat.

    Memang, sebelum melaporkan dugaan anggaran siluman yang mencapai Rp 12,1 triliun ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Ahok terlebih dahulu bertemu dengan Joko Widodo di Istana Kepresidenan, pada 27 Februari 2015. Keduanya membahas polemik antara Ahok dengan dewan yang berujung hak angket.

    Ikrar juga heran dengan sikap PDI Perjuangan yang mendukung hak angket. Jika alasan utama adalah sakit hati karena Ahok menolak Boy Sadikin sebagai Wakil Gubernur dan sikap Ahok yang keras melawan korupsi, maka komitmen PDIP dalam memberantas korupsi diragukan. "PDIP patut dipertanyakan partai macam itu? Masa membela anggotanya yang bermain kotor begitu," kata dia.

    DINI PRAMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.