Ahok Mau Bikin Toko Khusus Minuman Beralkohol  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri, 5 Maret 2015. Dok Pemprov DKI Jakarta

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri, 5 Maret 2015. Dok Pemprov DKI Jakarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan pengadaan toko khusus minuman beralkohol bisa dipertimbangkan sebagai selusi aturan pembatasan penjualan minuman beralkohol di toko-toko waralaba atau minimarket.

    "Kalau dibuat toko khusus bir lebih bagus jadi yang masuk betul-betul pengen minum bir. Enggak bisa ditaruh untuk semua orang," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis 16 April 2015.

    Wakil Gubenrur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, turut mengatakan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan jelas hanya mengatur soal penjualan bukan larangan minum minuman beralkohol. Sehingga, menurut Djarot, kenapa harus mempermasalahkan soal keberadaan saham Pemerintah DKI Jakarta di PT Delta Djakarta.

    "Penjualan itu bukan dilarang tapi diatur. Masak ada kaitannya dengan saham yang kami punya di Delta?" kata Djarot. "Saham di Delta sudah berada sejak tahun 1970-an mengapa baru diungkit saat ini."

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengatakan, Kementerian Perdagangan tidak melarang konsumsi minuman beralkohol. "Tapi untuk penjualannya yang diatur," kata Djarot.

    Djarot melanjutkan, persoalan yang diangkat selama ini lebih pada kepemilikan saham Pemprov DKI di PT Delta gara-gara keluar Surat Peraturan Menhteri Perdagangan soal pengendalian penjualan minuman beralkohol. "Kalau dipersoalkan gara-gara keluar dari surat dari Mendag itu kan nggak ada pengaruhnya. Paling penjualannya menurun," ujar dia.

    Djarot menambahkan, sejauh ini larangan untuk minum minuman beralkohol atau larangan minum bir bagi pendatang jelas tak ada. Menurut dia, kalau larangan penjualan minuman beralkohol sampai keluar, menurut Djarot, hal itu tidak adil bagi pihak pendatangan yang datang ke Indonesia. "Fair saja kalau seperti ini gimana orang luar mau datang ke Indonesia. Gimana dengan wisata kita?" ujar dia.

    Menurut Djarot, hal yang perlu diperhatikan adalah peredaran minuman keras atau beralkohol yang tidak berlisensi dan membahayakan. "Sejenis oplosan-lah," kata dia lagi.

    AISHA SHAIDRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.