Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cara Praktis Ahok Menghabiskan Anggaran  

Editor

Bagja

image-gnews
Suasana di sekitar Taman Pemakaman Umum (TPU) di Menteng Pulo, Jakarta Selatan, 9 Oktober 2015. Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga memprediksi DKI Jakarta akan mengalami krisis lahan makam pada 2017, dikarenakan kini hanya ada lahan untuk makam seluas 50 hektare sementara kebutuhan lahan makam sekitar 31,5 hektare per tahun. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Suasana di sekitar Taman Pemakaman Umum (TPU) di Menteng Pulo, Jakarta Selatan, 9 Oktober 2015. Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga memprediksi DKI Jakarta akan mengalami krisis lahan makam pada 2017, dikarenakan kini hanya ada lahan untuk makam seluas 50 hektare sementara kebutuhan lahan makam sekitar 31,5 hektare per tahun. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memprioritaskan pembelian lahan untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015. Opsi ini dipilih lantaran membutuhkan waktu yang lebih singkat ketimbang membangun infrastruktur. “Kalau mau lelang lagi, tak keburu,” katanya di Balai Kota pada Rabu, 28 Oktober 2015.

Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sudah mengembalikan evaluasi anggaran perubahan yang diajukan pemerintah DKI. Total anggaran perubahannya Rp 65,3 triliun, berkurang Rp 3,98 triliun dari APBD 2015.

Basuki alias Ahok menjelaskan, selisih nilai itu disebabkan menurunnya target pendapatan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Akibatnya, pemerintah DKI menyesuaikan nilai belanja langsung dan tidak langsung.

Caranya, kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono, pemerintah menghemat beberapa pos pengeluaran. Nilai belanja pegawai berkurang Rp 1,9 triliun dari Rp 18,5 triliun. Sebab, penyerapan tunjangan kinerja dinamis hanya 80 persen. “Kami alihkan ke sektor produktif,” ujar Heru.

Basuki meminta Badan mencoret kegiatan pembangunan infrastruktur yang tahap lelangnya baru dimulai pada triwulan terakhir. Contoh kegiatan yang yang dicoret dan dialihkan ke anggaran tahun berikutnya adalah rehabilitasi gedung sekolah dan pembangunan tanggul raksasa tipe A.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati mengatakan dua kegiatan itu dicoret karena persiapannya belum selesai. Pembangunan sekolah ditunda lantaran penyusunan harga satuannya belum sesuai standar yang ditetapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Khusus pembangunan tanggul, Tuty belum bisa memastikan programnya bakal tercantum dalam anggaran tahun depan. Gambar kerja detail atau detail engineering design yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane belum selesai. Proyek itu bernilai Rp 1,3 triliun.

Ketimbang membangun tanggul, Tuty mengatakan, Dinas Tata Air akan berkonsentrasi menambal tanggul yang sudah dibangun di pantai utara Jakarta. “Penambalan juga bisa lebih cepat selesai,” tuturnya.

LINDA HAIRANI

Artikel Menarik:
Jose Mourinho Terpuruk Gara-gara Wanita Cantik
Mourinho Terseruduk Kambing Hitamnya Sendiri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

3 hari lalu

Seorang pemilih melakukan pencoblosan surat suara di bilik suara saat simulasi pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, 22 Juli 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan COVID-19 dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. TEMPO/M Taufan Rengganis
4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?


Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

4 hari lalu

Mantan Gubernur DKI Jakarta, yang terakhir menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bersama istri dan dua anaknya gunakan gak pilih di TPS 112 yang berada di Jalan Pantai Mutiara, Pluit Jakarta Utara. Rabu, 14 Febuari 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.


Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

6 hari lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

8 hari lalu

Kreator Konten, Galih Loss. Foto: Instagram.
Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.


Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

11 hari lalu

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memantau TPS terdampak banjir di Kompleks  Maharta, Pondok Aren, Rabu 14 Februari 2024. Tempo/Muhammad Iqbal
Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.


Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

27 hari lalu

Anggota  DPRD Kabupaten Maluku Tengah  memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

38 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

38 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

52 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

55 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?