Ahli Oceanografi: Reklamasi Ancam Ekosistem Laut

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ilustrasi unjuk rasa penolakan Reklamasi. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli Bidang Oceanografi Institut Pertanian Bogor Alan F. Koropitan menilai reklamasi teluk Jakarta menyebabkan melemahnya sirkulasi arus di tengah teluk Jakarta. Selain itu,reklamasi mengakibatkan semakin lamanya sirkulasi air mencuci bahan pencemar yang masuk dari daratan.

“Faktanya data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak ada reklamasi arusnya masuk keluar. Setelah ada reklamasi, arus jadi lebih kecil sehingga cenderung erosi dan pulau kecil bisa hilang,” kata dia di kantor Lembaga Hukum Jakarta pada Rabu, 11 November 2015.

Selain itu, Alan mengatakan dampak dari reklamasi akan mengancam kondisi keanekaragaman hayati laut Indonesia. Organisasi kesehatan dunia, kata dia, memprediksi bahwa obat alami di masa mendatang sebanyak 70 persen diambil dari laut karena memiliki senyawa yang yang dibutuhkan mengobati penyakit. “Kalau ada reklamasi, keanekaragaman hayati laut itu bisa selesai,” kata Alan.

Persoalan reklamasi bukan hanya mengganggu ekosistem laut, melainkan konflik sosial. Logikanya sederhana, Alan mengatakan proses reklamasi pasti membutuhkan material seperti pasir untuk menutup perairan. Di satu sisi, kata dia, muncul konflik dari para nelayan yang menolak reklamasi tetapi di sisi lain penduduk di daerah tertentu yang diambil pasirnya sebagai bahan reklamasi juga pasti menolak.

“Kalau dipaksakan diambil dari pulau-pulai kecil, itu akan menciptakan masalah baru, bisa kucing-kucingan ambil pasirnya,” ujar Alan.

Reklamasi, kata Alan, hanya akan menyumbat sirkulasi arus di muaranya. Setelah itu terjadi pengerasan tanah di muara dan menghalangi debit air dari hulu yang bisa berpotensi banjir. Alan mengimbau agar pemerintah DKI Jakarta melakukan upaya restorasi dibanding reklamasi. “Bersihkan sungai, keruk sedimennya yang mengendap dari tahun 1970-an, lalu biarkan pemulihan sendiri. Itu bisa memperbaiki ekosistem pesisir kita,” kata Alan.

DANANG FIRMANTO






Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.


Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi


Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.


Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.


Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.


3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.


Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.


DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

3 Oktober 2018

DPRD DKI Ingatkan Anies Dua Poin Raperda Reklamasi, Soal Apa?

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengatakan ada 2 poin perlu diperhatikan Pemprov DKI Jakarta soal revisi raperda reklamasi.


DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

2 Oktober 2018

DPRD DKI Minta Revisi Raperda Reklamasi Rampung Tahun Ini

Ada dua raperda yaitu zonasi wilayah pesisir dan pulau kecil (RZWP3K, serta raperda kawasan pantura.


Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

29 September 2018

Nasib 4 Pulau Reklamasi, Marco: Tunggu Kajian Dampak Lingkungan

Ketua TGUPP jelaskan hasil kajian akan berikan kisi-kisi ilmiah tentang masa depan pulau-pulau reklamasi yang terlanjur ada.