Ahok Temukan Banyak Anggaran Ngaco di Dinas Pendidikan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2015. Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan UPS untuk tersangka Alex Usman dan Zaenal Soleman. TEMPO/Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah sibuk-sibuknya mencermati anggaran yang diajukan bawahannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016. Setelah memeriksa anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dinilai banyak markup, Ahok baru selesai memeriksa anggaran Dinas Pendidikan.

"Rapat kemarin juga sama, di Dinas Pendidikan juga banyak yang enggak perlu. Udah gua coretin tuh, ngaco juga itu," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota pada Jumat, 20 November 2015.

Ahok berujar, dalam rencana anggaran untuk kegiatan-kegiatan pendidikan, banyak honor yang “dimainkan” jajaran Dinas Pendidikan. "Yang masalah itu kegiatan-kegiatan yang honornya dimainin," ucapnya.

Ahok mencontohkan, seorang yang hanya dipekerjakan untuk mengoperasikan alat scanner selama empat hari menerima honor Rp 12 juta. "Pakai nama apa tenaga programmer? Padahal itu cuma buat scanner. Anak saya yang 9 tahun juga bisa melakukan itu. Terus bayarnya satuan Rp 400 ribu dikali jumlah hari dikali jumlah lokasi, sebelas lokasi. Gila!" tutur Ahok.

Menurut dia, ada juga tenaga yang dibayar hingga puluhan juta rupiah dalam sepekan. "Ada yang kerja enam hari dibayar Rp 57 juta. Terus begitu saya tekan angka kayak gitu, tipuan matematikanya, dia jawabnya, 'Oh, iya, Pak, salah, Pak.' Terus saya tanya, ‘Berarti tahun lalu juga sama dong ada juga?’ Dia jawab, 'Tahun lalu sudah enggak kita pakai, Pak.' Ya, sudah, santunlah jawabnya," ucap Ahok.

Selain itu, ujar Ahok, dalam kegiatan pelatihan juga banyak terdapat permainan penunjukan langsung yang dilakukan anak buahnya. "Misalnya ngajar orang bahasa Inggris, yang diundang 20 orang dengan dana di bawah Rp 200 juta. Tapi banyak sekali kegiatan lain yang angkanya sama, di bawah Rp 200 juta. Nah, makanya kayak-kayak gini mesti kita teliti," tutur Ahok.

Menurut Ahok, anggaran pendidikan seharusnya digunakan untuk memperbaiki gedung dan fasilitas pendidikan yang rusak. "Perbaikan (sekolah) enggak masalah. Perbaikan saya minta digelondongin (pakai e-catalog). Saya enggak mau kontraktor abal-abal yang renovasi cuma Rp 1-2 miliar. Saya mau gabungin. Nanti yang masuk adalah BUMN. Sekali lelang, puluhan miliar, ratusan miliar bila perlu. Kalau dipecah sampai ratusan pemborong, itu satu orang pakai lima-sepuluh perusahaan. Jadi kacau-balau kayak kemarin," kata Ahok.

Ahok pun menegaskan akan segera membersihkan jajaran SKPD dari orang-orang yang mencoba “memainkan” anggaran. "Ini yang harus dibersihkan. Saya yakin, kalau ini bisa dibersihkan walaupun belum sempurna, anggaran akan makin baik pada 2016- 2017," ucapnya.

Ahok tidak mempermasalahkan rendahnya serapan anggaran, asalkan anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan yang ada di Jakarta. "Saya yakin orang Jakarta merasa Jakarta lebih baik. Walaupun penyerapan anggaran lebih sedikit, sungai-sungai semua dikeruk, disapu bersih. Kenapa? Karena dulu di dalamnya tidak kerja dengan benar. Lebih banyak uang ongkos ini, ongkos itu, beli komputer. Ujung-ujungnya buat orang, bukan belanja yang sesungguhnya. Dia bilang belanja langsung, tapi di dalamnya masih ada honor-honor," ujar Ahok.

ANGELINA ANJAR SAWITRI






DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

11 jam lalu

DPRD DKI Soroti Rendahnya Realisasi Pendapatan Pajak, Pendapatan Jakarta Jauh dari Target

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta diminta memaksimalkan pemungutan pajak daerah pada triwulan terakhir.


Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

23 jam lalu

Banjir Jakarta, Sumur Resapan Anies Baswedan, dan Naturalisasi vs Normalisasi Ahok

Anies Baswedan menyebutkan pembangunan sumur resapan merupakan salah satu upaya mengatasi banjir Jakarta pada beberapa lokasi cekungan.


Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

1 hari lalu

Anies Baswedan Diusung NasDem, Ganjar Pranowo Dijagokan PSI: Sesama Alumnus UGM yang Menjadi Gubernur

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024, sedangkan Ganjar Pranowo Dijagokan PSI. Keduanya sama-sama alumnus UGM dan jadi gubernur.


Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

2 hari lalu

Ketua Umum PSSI Diminta Mundur Buntut Tragedi Kanjuruhan, Ini Profil Mochamad Iriawan

Buntut insiden tragedi Kanjuruhan, Malang, yang menewaskan 125 orang itu antara lain tuntutan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mundur.


Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

5 hari lalu

Wagub Riza Patria Sebut Pergub Penggusuran Bakal Dicabut Sebelum 16 Oktober

Warga kembali berunjuk rasa di depan Balai Kota menagih janji Anies Baswedan yang mau mencabut Pergub Penggusuran


Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

5 hari lalu

Warga Kembali Gelar Aksi Tagih Janji Anies Baswedan Cabut Pergub Penggusuran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah berjanji bakal mencabut Pergub Nomor 207 Tahun 2016 alias Pergub Penggusuran


Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

6 hari lalu

Proyek Mobil Listrik Pemkot Bogor Senilai Rp 1,8 Miliar Tahun Ini

Anggaran Rp 1,8 miliar tersebut untuk membeli dua mobil listrik untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor dan lima sepeda motor listrik.


Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

7 hari lalu

Pemprov DKI Akan Ajukan Pos Anggaran Mobil Listrik untuk Kendaraan Dinas di APBD 2023

Sekda DKI Marullah Matali mengatakan Pemprov akan mengajukan anggaran pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas di APBD 2023.


Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

8 hari lalu

Pendaftaran Penerima Bantuan Sosial Dibuka, Bisa ke Pemerintah Kota Jakarta Barat

Jakarta Barat membuka pendaftaran bagi warga yang ingin dapat bantuan sosial dengan mengisi Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

8 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil