Suap Raperda Reklamasi: Agung Podomoro Seret Ahok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melihat jam tangannya sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 10 Mei 2016. Ahok akan memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah tentang Reklamasi. TEMPO/Eko Siswono Toyyudho

    Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melihat jam tangannya sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 10 Mei 2016. Ahok akan memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pembahasan Peraturan Daerah tentang Reklamasi. TEMPO/Eko Siswono Toyyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Selasa, 10 Mei 2016. Pemeriksaan itu terkait kasus suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jakarta serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

    Sumber Tempo di KPK menyebutkan, sekitar 8 jam Ahok ditanyai seputar dugaan permintaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Agung Podomoro Land untuk membiayai sejumlah proyek. Sebagai timbal balik, pemerintah DKI akan memberikan pemotongan kontribusi tambahan bagi perusahaan properti itu yang menggarap pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

    BACA: Ahok Sangkal Podomoro Biayai Penggusuran Kalijodo

    Usai diperiksa, Ahok mengaku dicecar soal suap terhadap tiga tersangka, yaitu anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan Personal Assistant PT Agung Podomoro Land Trinanda Prihantoro. "Tiga tersangka itu mungkin mau dinaikkan (ke pengadilan), jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk mereka," kata dia.

    Ahok tidak menjawab pertanyaan wartawan soal pemerintah DKI meminta PT Agung Podomoro Land membiayai sejumlah proyek, salah satunya penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, Penjaringan, Jakarta Utara. Keluar dari gedung KPK, Ahok bergegas menuju mobil dinasnya, Toyota Land Cruiser, sambil dikawal enam orang.

    BACA: Suap Reklamasi, Ini Pertanyaan Penyidik KPK ke Ahok

    Pengacara Ariesman Widjaja, Ibnu Akhyat, mengaku tidak tahu soal kompentasi kegiatan pemerintah DKI. "Saya tidak tahu perkembangannya," kata dia melalui sambungan telepon kemarin. Sedangkan General Manager Marketing Agung Podomoro Group Alvin Andronicus membantah bahwa PT Agung Podomoro Land membiayai kegiatan penggusuran.

    Kasus suap bermula ketika KPK menangkap Sanusi di pusat belanja di Jakarta Selatan pada 31 Maret lalu. Politikus Gerindra itu diduga menerima duit secara bertahap senilai Rp 2 miliar dari Trinanda Prihantoro, staf PT Agung Podomoro Land.

    BACA: Podomoro Klaim Biaya Penggusuran Kalijodo Barter Reklamasi

    Sejumlah kolega Sanusi di DPRD juga sudah diperiksa KPK sebagai saksi, di antaranya Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik, dan Wakil Ketua DPRD Ferrial Sofyan.

    Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan belum memberi konfirmasi ke penyidik ihwal pemeriksaan Gubernur Basuki. “Ahok diperiksa karena dianggap mengetahui banyak soal permasalahan reklamasi,” kata Laode.

    MUHAMMAD RIZKI | ANTON APRIANTO | ERWAN HERMAWAN | KODRAT SETIAWAN

    BACA JUGA
    Pemerkosa Yuyun: Dibui 10 Tahun, Rok Jadi Bukti, Ini Mereka!
    Pesta Narkoba, Ini Detik-detik Saat Artis Jupiter Ditangkap


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.