TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan pihaknya akan terus mengusahakan diberlakukannya kebijakan electronic road pricing (ERP) untuk melaksanakan subsidi silang. Dengan subsidi silang, uang yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai penumpang kendaraan umum.
"Nah, kalau pemasukan ERP cukup baik, saya ingin bus itu tidak bayar. Nanti kalau udah ERP, cukup, operasinya bagus, seluruh tengah kota ini enggak ada yang bayar lagi naik bis. Ini akan memudahkan orang hidup enak di Jakarta," ujar Ahok di SDN Petojo Utara 13 Pagi, Jakarta Pusat, Senin, 16 Mei 2016.
Ahok berujar saat ini pelaksanaan ERP masih dalam proses lelang. Saat pembahasan sebelumnya terjadi selisih pendapat mengenai pelaksanaan lelang, akan dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau di Unit Pelaksana Teknis (UPT) ERP. Ahok berharap pelelangan bisa dilakukan di UPT ERP. Sedangkan untuk pelaksanaannya, Ahok ingin tidak bekerja sama dengan pihak swasta. "Dulu kan mau bagi swasta. Sekarang saya putuskan enggak ada lagi bagi swasta, 100 persen masuk ke DKI supaya kami bisa subsidi," ujarnya.
Selain untuk mendukung mobilitas warga Jakarta, Ahok berujar ERP juga dapat menunjang mobilitas masyarakat di kota penyangga, seperti Depok, Bekasi, Tangerang, dan Bogor.
"Bagi kami, transportasi massal harus disubsidi habis dengan PSO, public service obligation. Kami keluarkan Rp 4-5 triliun juga enggak apa-apa, yang penting masyarakat bisa dapatkan yang paling murah, aman, dan nyaman. Syukur-syukur bisa gratis," kata Ahok.
DESTRIANITA KUSUMASTUTI
