TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum Teuku Iskandar mengatakan normalisasi Sungai Ciliwung sudah mencapai 47 persen atau 9 kilometer dari 19 kilometer. Hal itu ia sampaikan di sela peninjauan Sungai Ciliwung bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Bapak Gubernur datang ke sini untuk melihat Kali Ciliwung saat ini dan beberapa program pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Pemerintah Provinsi DKI untuk normalisasi kali yang sudah dicanangkan sejak 2013 akhir," kata Iskandar di Kampung Pulo, Rabu, 18 Mei 2016.
Menurut Iskandar, normalisasi telah berjalan selama tiga tahun. Ternyata, prosesnya masih menemui beberapa kendala. Meski begitu, secara keseluruhan, volume sampah mulai berkurang. Hanya, normalisasi masih terhambat relokasi warga karena pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) belum rampung.
Ahok menambahkan, seharusnya normalisasi sudah selesai karena target perencanaan dimulai pada 2013. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri menargetkan program tersebut selama tiga tahun. Artinya, seharusnya akhir tahun ini sudah rampung. "Seharusnya maksimal tiga tahun. Tapi masih terlalu banyak provokasi," katanya.
Pengadaan rusunawa, diakui Ahok, menjadi penghambat dalam penataan, baik dari sisi timur maupun selatan. Untuk mempermudah normalisasi, penyediaan rusunawa ditargetkan rampung untuk 2.000 keluarga. "Pada 2017, kami habis-habisan akan bangun rusun Rp 8 triliun. Jadi, kalau saya sudah tidak jadi gubernur, minimal Iskandar tidak repot," ucapnya.
Ahok mengatakan normalisasi masih akan terus dilakukan meskipun harus menggusur rumah warga setempat. Aliran Sungai Ciliwung akan diperlebar menjadi 40-50 meter. Sepanjang sungai, akan dipasangi sheetpile atau papan turap. Namun beberapa wilayah di sepanjang Ciliwung tidak dipasangi sheetpile karena ditemukan batuan sedimen yang disebut bata cadas.
"Meski begitu, di atas (bantaran sungai) masih tetap diberi jalan inspeksi karena sungai diperlebar menjadi 40-50 meter. Rumah mewah pun juga akan kami cek surat kepemilikannya. Tapi kami akan tetap memberikan konsinyasi rusun untuk dapat membongkar bangunan tersebut," tutur Ahok.
LARISSA HUDA
