PTUN Minta Izin Reklamasi Dicabut, Walhi Ingin Jokowi Taat Hukum  

Reporter

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menggelar aksi unjuk rasa menolak reklamasi di Gedung KPK, Jakarta 4 Oktober 2016. TEMPO/Alan Kusuma

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati meminta pemerintah menaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan pemerintah harus mencabut izin proyek pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta.

Selain itu, pemerintah harus menghormati Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dokumen lingkungan yang dibuat untuk melindungi ancaman ekologis di Indonesia akibat reklamasi.

Baca juga:
Kalah Gugatan Reklamasi, Ini 3 Alasan Pemprov DKI Ajukan Banding
Pemprov DKI Akan Banding Soal Reklamasi, Ini Reaksi KNTI

Putusan ini, Nur melanjutkan, memperkuat alasan gugatan yang dilayangkan para nelayan dan aktivis pecinta lingkungan. Selama ini, pengerjaan proyek reklamasi Teluk Jakarta dilakukan dengan proses yang tidak benar.

"Pemerintah harus taat hukum, jangan hanya meminta rakyat menaati hukum," katanya di kantor Walhi, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Maret 2017.

Nur juga meminta Presiden Joko Widodo menertibkan pemimpin daerahnya yang selama ini dinilai melecehkan peraturan hukum dengan menerbitkan izin secara ugal-ugalan. "Ini kan menunjukkan kesewenangan," katanya.

Kedua, Walhi meminta Presiden Jokowi mengevaluasi secara menyeluruh semua prosedur dan dokumen yang ada terkait dengan proyek reklamasi. Ia menyebutkan, akibat pembangunan yang tidak mengikuti kaidah hukum yang benar, frekuensi bencana ekologis di Indonesia meningkat.

Simak juga:
Mantan Bos Walhi Pro Ahok Sayangkan Pengadilan Menangkan Nelayan
Klaim Tim Ahok Keliru, Tanggul Laut Fase A Ternyata Dibiayai APBN

"Saat ini amdal hanya prosedural tanpa keseriusan. Kadang amdal hanya copy-paste saja, padahal amdal untuk memastikan perlindungan warga dan lingkungan hidup dari dampak negatif. KLHS juga wajib diperhatikan, gunanya untuk melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup," katanya.

Sebelumnya, majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan nelayan dan Walhi terkait dengan sejumlah izin proyek reklamasi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017. Ada tiga keputusan gubernur yang digugat, yaitu terkait dengan izin reklamasi Pulau F, I, dan K.

INGE KLARA SAFITRI






Zonasi Nelayan Babel Tumpang Tindih dengan Pertambangan

7 Desember 2019

Zonasi Nelayan Babel Tumpang Tindih dengan Pertambangan

Walhi mengkritisi Raperda yang ternyata masih terjadi tumpang tindih antara zona pertambangan timah dengan zona tangkap nelayan


Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

10 September 2019

Rini Soemarno Klaim Reklamasi Pelabuhan Benoa Tak Ada Masalah

Menteri BUMN Rini Soemarno mengklaim proyek penataan kawasan atau reklamasi Pelabuhan Benoa sudah berjalan sesuai koridor.


Walhi Minta KLHK Cabut Ijin HTI Kalteng yang Arealnya Terbakar

3 September 2019

Walhi Minta KLHK Cabut Ijin HTI Kalteng yang Arealnya Terbakar

Walhi Kalteng minta agar KLHK segera mencabut ijin HTI di Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur yang saat ini terjadi karhutla


Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

14 Juni 2019

Alasan Anies Terbitkan IMB Ratusan Bangunan di Pulau Reklamasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menjelaskan alasannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan ratusan bangunan di area Pantai Maju (Pulau D) proyek reklamasi


Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

13 Juni 2019

Begini Aktivitas di Ruko Pulau Reklamasi Jakarta

Ruko-ruko di Pulau D atau Pantai Maju di wilayah pulau reklamasi tampak sepi aktivitas.


Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

27 Februari 2019

Proyek Jembatan Pulau Reklamasi, Apa Saja Rekomendasi Teknisnya?

Kadin Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang Slamet Budi Mulyanto mengatakan telah mengoreksi konstruksi jembatan ke pulau reklamasi.


Kebakaran di Rumah Direktur WALHI NTB Diduga Upaya Pembunuhan

3 Februari 2019

Kebakaran di Rumah Direktur WALHI NTB Diduga Upaya Pembunuhan

Kebakaran di rumah Direktur WALHI NTB diduga sebagai upaya pembunuhan.


Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

11 Desember 2018

Kajian Tanggul Laut Libatkan Ahli dari Belanda, Korea dan Jepang

Staf Khusus Menteri PUPR, Firdaus Ali, mengklaim groundbreaking National Capital Integrated Coastal Development atau tanggul laut mulai tahun 2020.


3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

24 November 2018

3 Pulau Reklamasi Dikuasai DKI, Anies Baswedan Siapkan Nama Baru

Anies Baswedan akan mengumumkan nama baru dari tiga pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta.


Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

24 November 2018

Anies Baswedan Tugaskan Jakpro Kelola Reklamasi, Dinilai Prematur

Gubernur Anies Baswedan menugaskan Jakarta Propertindo mengelola tiga pulau meski belum ada Perda Reklamasi Teluk Jakarta.