Perbaiki Sistem Transportasi, Pemprov DKI akan Beli Bus Metromini

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengendara motor nekat menaiki jalur trotoar untuk menghindari kemacetan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (9/5). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyediakan fasilitas transportasi umum berupa bus tingkat gratis sebagai solusi kemacetan lalu lintas yang timbul akibat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). TEMPO/Dasril Roszandi

    Sejumlah pengendara motor nekat menaiki jalur trotoar untuk menghindari kemacetan di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (9/5). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyediakan fasilitas transportasi umum berupa bus tingkat gratis sebagai solusi kemacetan lalu lintas yang timbul akibat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI akan berfokus untuk sinergi transportasi publik non subsidi. Salah satunya adalah dengan cara membeli bus metromini senilai Rp20 juta per unit. Mendatang, Dinas akan menggaji sopir seperti pengemudi TransJakarta, sehingga tidak ada penolakan dari organisasi pengusaha angkutan.

    “Langkah ini dilakukan untuk mencapai target 40 persen pengguna angkutan publik pada 2019," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Andri Yansyah dalam Dialog Transportasi Publik di Aula Dinas Perumahan dan Kawasan Publik, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin 22 Mei 2017.

    Baca:
    Bentuk Dewan Transportasi, DKI Akan Kendalikan Kendaraan Pribadi
    Dewan Transportasi: Angkutan Umum Harus Lebih Cepat 30 Persen

    Langkah lainnya adalah terus menambah trayek Transjakarta yang sebelumnya hanya 12 koridor. "Tahun 2014 jumlah bus hanya 450 unit, kini sudah 1500 bus." Sekarang TransJakarta memiliki menjadi 150 trayek feeder.

    Untuk mengintegrasikan kereta rel listrik (KRL) dan busway, kata Andri, Dinas akan bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pengelolaan kawasan sekitar stasiun. Pengelolaan parkir di stasiun yang baik bisa membuat masyarakat beralih ke angkutan massal.

    Dinas juga akan melibatkan bank untuk membuat sistem pembayaran terpadu yang murah dan nyaman. "Sekali jalan menggunakan KRL dan busway hanya Rp5 ribu."

    Baca juga:
    Diduga Pesta Seks Sejenis di Kelapa Gading, 141 Orang Ditangkap  
    LBH Jakarta Kecam Penggerebekan Pesta Gay di Kelapa Gading

    Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar mengatakan penguna moda angkutan umum darat di Jabodetabek hanya 24 persen dari seluruh pengguna jalan. Sisanya, 76 persen mengunakan kendaraan pribadi.

    Pada 2015, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pribadi di DKI mencapai 7,9 juta unit. Pertumbuhan per tahun sebesar 8,12 persen. "Total jumlah kendaraan di Jabotadetabek mencapai 25 juta unit," ujar Iskandar.

    Simak:
    Tiga Bulan, 222 Penderita HIV Ditemukan di Depok
    Penasaran, Profesor Asal Jepang Cari Tahu Proses Kemenangan Anies

    Minimnya minat masyarakat mengunakan transportasi publik, menurut Iskandar mendorong pemerintah untuk memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana. Pemerintah Provinsi telah menambah jalur TransJakarta, menata sistem dan pemandu untuk Trans Jakarta, meningkatkan pelayanan Kereta Commuter Jabodetabek (KJC) dan menambah infrastruktur seperti pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT). "Semua itu dilakukan untuk agar masyarakat bisa menikmati angkutan umum yang cepat dan murah," ujar Iskandar.

    Demi mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum, pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPJT) yang bertugas membuat sistem pembayaran dan sistem informasi terpadu. "Kami yakin tahun 2019 pengunaan angkutan umum mencapai 40 persen dan pada 2025 mencapai 60 persen."

    IRSYAN HASYIM | ENDRI KURNIAWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.