Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gara-gara PPDB Kisruh, Bekasi Tambah Jumlah Rombongan Belajar

Editor

Suseno TNR

image-gnews
Kisruh Zonasi PPDB
Kisruh Zonasi PPDB
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi - Pemerintah Kabupaten Bekasi menambah jumlah rombongan belajar di sejumlah sekolah gara-gara terjadi kekisruhan dalam penerimaan peserta didik baru ( PPDB ) secara online. "Kami mendapatkan persetujuan dari Kemendikbud," kata Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, M. Supratman, Kamis, 13 Juli 2017.

Baca: Tak Penuhi Kuota, SMPN 1 Bekasi Buka PPDB Tahap Dua 14 Juli 

Keputusan pemerintah kabupaten itu menyusul unjuk rasa yang digelar orang tua siswa karena anaknya tidak diterima di sekolah negeri tujuan, yaitu SMP 1 dan 2, serta SMA 2 Kabupaten Bekasi. Untuk mencari solusi, Dinas Pendidikan kemudian berkonsultasi kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. "Kami disuruh memilih, menambah jumlah rombongan belajar atau menambah kuota siswa," kata Supratman.

Dari dua opsi itu Dinas Pendidikan cenderung untuk menambah jumlah rombongan belajar, dari 10 kelas menjadi 11 kelas. Itu pun hanya dilakukan di SMP 1, 2, dan SMA 2. "Kalau kuota setiap rombongan belajar tetap, yaitu 32 siswa per kelas," kata Supratman. "Persoalan sudah selesai, terakhir penerimaan kemarin."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: PPDB Online Kacau, Orang Tua Geruduk Kantor Disdik Bekasi

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi, Jamil mengatakan, penambahan jumlah rombengan belajar itu sudah dibahas sebelumnya. "Penambahan itu solusi terbaik," kata dia. Alasannya, dengan menambah jumlah romobongan belajar berarti sekolah menampung calon siswa yang berada di sekitar lingkungan sekolah.

ADI WARSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Desa Jatireja Kabupaten Bekasi Dapat Hibah 3 Bidang Tanah Senilai Rp 9,6 Miliar dari KPK

3 hari lalu

Ilustrasi KPK. ANTARA
Desa Jatireja Kabupaten Bekasi Dapat Hibah 3 Bidang Tanah Senilai Rp 9,6 Miliar dari KPK

KPK berharap Pemerintah Desa Jatireja Kabupaten Bekasi bisa memanfaatkan tiga bidang tanah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.


Pj. Bupati Bekasi Tentukan Langkah Konkret Atasi Kekeringan

9 hari lalu

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi, memimpin rapat penanganan kekeringan, bersama perangkat daerah terkait di Bekasi, Jumat, 23 Agustus 2024. Dok. Pemkab Bekasi
Pj. Bupati Bekasi Tentukan Langkah Konkret Atasi Kekeringan

Pj. Bupati Bekasi, Dedy Supriyadi, mengumumkan serangkaian langkah konkret yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk mengatasi kekeringan yang melanda wilayah utara Kabupaten Bekasi


Pendaftaran Pilkada Kabupaten Bekasi 2024, 150 Personel Polisi Dikerahkan

11 hari lalu

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Twedi Aditya Bennyahdi meninjau Kantor KPU Kabupaten Bekasi, Jalan Raya Rengas Bandung, Kabupaten Bekasi, Rabu, 28 Agustus 2024. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
Pendaftaran Pilkada Kabupaten Bekasi 2024, 150 Personel Polisi Dikerahkan

Kapolres Metro Bekasi menyiagakan 150 personel setiap hari selama 3 hari pelaksanaan pendaftaran untuk pengamanan.


Pemkab Bekasi Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan

14 hari lalu

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi memimpin secara virtual Peningkatan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan menjadi Status Tanggap Darurat Kekeringan, didampingi Dandim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol. Inf. Danang Waluyo dan Plh. Sekda Kabupaten Bekasi, Jaouahrul Alam dan OPD serta Intansi terkait lainnya, di Command Center, Gedung Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Jumat 30 Agustus 2024. Dok
Pemkab Bekasi
Pemkab Bekasi Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan selama 14 hari, mulai dari tanggal 30 Agustus hingga 12 September 2024.


Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

33 hari lalu

Kasi Intel Kejari Depok M. Arief Ubaidillah (kiri) didampingi Kasi Pidsus Kejari Depok Mochtar Arifin saat dimintai keterangan terkait pemanggilan operator SMPN 19 Depok ke Kejari, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

Kejaksaan menemukan aliran dana dalam skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok yang mencapai puluhan juta rupiah.


Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, 9 Orang Terancam di Pecat

36 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, 9 Orang Terancam di Pecat

Terungkapnya skandal katrol nilai rapor membuat sembilan pegawai Dinas Pendidikan Kota Depok terancam dipecat


Kejari Ungkap Sejumlah Fakta di Balik Kasus Katrol Nilai Rapor, Bakal Panggil Pihak di Luar SMPN 19 Depok

38 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Ungkap Sejumlah Fakta di Balik Kasus Katrol Nilai Rapor, Bakal Panggil Pihak di Luar SMPN 19 Depok

Kejaksaan Negeri Depok memperoleh sejumlah fakta di balik katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.


Cara dan Syarat Lapor Diri PPDB Jalur SKB DKI Jakarta 2024

41 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Cara dan Syarat Lapor Diri PPDB Jalur SKB DKI Jakarta 2024

Ketentuan dan prosedur lapor diri PPDB Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tahap kedua di DKI 29-30 Juli 2024


Kemendikbud Sebut Implementasi PPDB Sudah Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

43 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Kemendikbud Sebut Implementasi PPDB Sudah Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

Kemendikbud mengklaim jumlah kecurangan dalam PPDB terus berkurang setiap tahun.


Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

46 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

Bey Machmudin mengatakan, prihatin dengan maraknya kecurangan dalam PPDB 2024. Ada 279 calon siswa yang dianulir karena kecurangan