TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL membela diri bahwa seluruh kegiatan yang dibiayai dari uang sharing atau saweran para eselon satu di Kementerian Pertanian (SYL) bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk masyarakat. Hal itu disampaikan SYL saat mendapat kesempatan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menanggapi kesaksian dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementan Dedi Nursyamsi.

"Sembako itu dibagi untuk saya atau masyarakat? Bencana alam untuk Syahrul?" kata Syahrul Yasin Limpo di PN Jakarta Pusat, Senin, 3 Juni 2024. Tidak hanya soal sembako dan sumbangan bencana alam, SYL juga berdalih bahwa sewa pesawat dan perjalanan dinas ke Papua dan Arab Saudi, termasuk ibadah umrah yang menggunakan uang saweran dari eselon 1 adalah untuk masyarakat. "Umrah itu cuma jadi sampingan, saya hanya ingatkan itu saja," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dedi Nursyamsi menyampaikan uang saweran yang terkumpul sejak 2020 sampai dengan 2023 sebanyak Rp 6,8 miliar. Uang sharing tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan SYL, mulai dari pengadaan sembako, sumbangan bencana, sewa pesawat, pembiayaan perjalanan dinas ke Papua dan Arab Saudi, termasuk di dalamnya Ibadah Umrah yang dilakukang ditengah-tengan perjalanan dinas. "Pada saat itu memang ada pertemuan di Madinah," kata Dedi. Uang saweran tersebut diambil dari uang perjalanan staf Kementan yang dipotong sekitar 10 sampai dengan 50 persen.

Pada Senin, 3 Juni 2024, Syahrul Yasin Limpo kembali menjalani sidang pemerasan terhadap eselon satu di Kementan. Adapun saksi yang hadir, yaitu Febri Diansyah (Advokat/Managing Partner Visi Law Office); Dedi Nursyamsi (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan); Sugiyatno (Kepala Rumah Tangga pada Rumah Dinas Menteri Pertanian di Widya Chandra); Yusgie Sevyahasna (Staf Tata Usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Kementan).

Pilihan Editor: Febri Diansyah Beberkan Alasannya Mundur Sebagai Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo