TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Seleksi Komisi Kepolisian Nasional (Pansel Kompolnas) mengumumkan, terdapat 107 orang yang lolos tahap verifikasi administrasi calon anggota Kompolnas periode 2024-2028. Ketua Pansel Kompolnas Hermawan Sulistyo mengatakan seluruh anggota Pansel yang terdiri dari sembilan orang mengecek berkas persyaratan administrasi 137 orang yang mendaftar.

Pengecekan itu dilakukan berdasarkan syarat normatif, syarat legal yang ada pada Peraturan Presiden, dan syarat teknis yang ditetapkan oleh Pansel. "Tahap pertama administrasi, dipilih diperiksa satu-satu sampai kemudian yang dinyatakan lolos ada 107 orang. Lolos syarat administrasi pertama," ujar Hermawan dalam konferensi pers di Kantor Kompolnas, Jakarta, pada Selasa, 23 Juli 2024.

Hermawan mengatakan hasil seleksi tersebut telah memenuhi target mengenai persebaran administrasi kependudukan, jenjang pendidikan, perwakilan gender, dan latar belakang lainnya. Dia mengatakan calon komisioner Kompolnas yang telah lolos tahap administrasi selanjutkan akan mengikuti tes tertulis dan tes wawancara lisan untuk menilai kapasitas profesional setiap calon.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansel Kompolnas Irjen (Purn) Bekto Suprapto menjelaskan 107 calon komisioner itu terdiri dari 87 laki-laki dan 20 perempuan. Mereka, kata Bekto, memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari akademisi, advokat, notaris, wartawan, purnawirawan Polri, purnawirawan TNI, pensiunan jaksa, PNS, hingga wiraswasta.

Seleksi tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 di Hotel Grand Kemang, Jakarta. Seleksi akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Calon komisioner Komponas akan diminta menjelaskan tugas dan wewenang Kompolnas dalam esai tertulis.

Sebelumnya, seleksi calon anggota Kompolnas periode 2024-2028 resmi ditutup pada 19 Juli 2024. Hermawan Sulistyo, menyebut, jumlah pendaftar mencapai 137 orang. Dari total pendaftar, kata Hermawan, terdapat 37 pakar kepolisian dan 100 tokoh masyarakat yang ikut serta.

Pilihan Editor: Kuasa Hukum Ungkap Dede Dijebak Aep dan Rudiana untuk Beri Keterangan Palsu Kasus Vina