KPK Bantah Pemeriksaan Hasto di Kasus Dugaan Korupsi DJKA Berkaitan dengan Politik

Kamis, 15 Agustus 2024 15:50 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di gedung KPK sebagai saksi kasus korupsi DJKA, Kamis, 15 Agustus 2024. TEMPO/Intan Setiawanty

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) Wilayah Jawa Timur tak berkaitan dengan politik.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pernyataan Hasto bahwa pemeriksaannya di KPK dan penyitaan barangnya karena ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP, itu di luar dari proses penyidikan. “Yang jelas, penyidikan yang dilakukan oleh kami di sini, di Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dengan peristiwa-peristiwa tindak pidana korupsi,” kata Asep, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 15 Agustus 2024.

Dia menyampaikan, pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto ini tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Hal ini juga untuk menegaskan bahwa upaya paksa penyitaan terhadap barang milik Hasto merupakan murni upaya KPK untuk melengkapi bukti oleh penyidik.

“Penyitaan surat ataupun dalam bentuk gawai, gadget dan lain-lain, ini adalah bukti elektronik untuk melengkapi bukti-bukti dalam perkara tindak pidana korupsi,” kata Asep. “Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah politik.”

Sebelumnya, Hasto menjelaskan dasar pernyataan Megawati yang sempat menyebut ada yang ingin merebut kekuasaan di PDIP. Secara gamblang, Hasto menyebut nama Jokowi yang dituding ingin mengambil alih partai tersebut. Hal ini dia sampaikan saat keluar dari Gedung KPK pada Kamis, 15 Agustus 2024.

"Pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi, karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi, yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan," kata Hasto di kantor KPK, Kamis.

Advertising
Advertising

Megawati Soekarnoputri menegaskan batal pensiun dan isyaratkan kembali menjadi Ketua Umum Partai Indonesia Perjuangan (PDIP). Megawati menyebut ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlambang kepala banteng tersebut. “Maka yang disampaikan Ibu Megawati tersebut benar. Bu Mega tidak hanya ketua umum, tapi juga putri Proklamator,” ujar Hasto.

Pilihan Editor: Motif Kasus Suami Bunuh Istri di Cimahi, Polisi: Cemburu Baca Pesan Mesra di Ponsel

Berita terkait

Diperiksa Lagi sebagai Saksi, Ketua DPRD Maluku Utara Ditanya soal Abdul Gani Kasuba sebelum Jadi Gubernur

4 menit lalu

Diperiksa Lagi sebagai Saksi, Ketua DPRD Maluku Utara Ditanya soal Abdul Gani Kasuba sebelum Jadi Gubernur

KPK kembali memeriksa Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud sebagai saksi dalam kasus korupsi eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba .

Baca Selengkapnya

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

32 menit lalu

Nama Bjorka Disebut-sebut dalam Pembobolan 6 Juta NPWP, Ada Data Milik Jokowi, Gibran, hingga Sri Mulyani

Bjorka diduga memperjualbelikan 6 juta data NPWP, beberapa di antaranya milik pejabat negara

Baca Selengkapnya

Cara Gusrizal Jaga Muruah KPK: Tidak Semua Pelanggaran Etik Diekspos ke Publik

44 menit lalu

Cara Gusrizal Jaga Muruah KPK: Tidak Semua Pelanggaran Etik Diekspos ke Publik

Calon Dewas KPK, Gusrizal, menyampaikan sejumlah hal untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap KPK

Baca Selengkapnya

PDIP: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo hingga Komentar Soal Kabinet Zaken

55 menit lalu

PDIP: Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo hingga Komentar Soal Kabinet Zaken

Juru bicara PDIP Chico Hakim mengatakan, pertemuan Megawati dan Prabowo masih diupayakan

Baca Selengkapnya

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

1 jam lalu

Pemerintah Segera Kuasai 61 Saham Freeport, Jokowi: Freeport Sekarang Bukan Milik Amerika

Setelah Mind ID menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia, Jokowi berujar, pemerintah akan menambah penguasaannya hingga 61 persen

Baca Selengkapnya

Jubir PDIP Sebut Partainya Belum Putuskan Posisi terhadap Pemerintahan Prabowo

1 jam lalu

Jubir PDIP Sebut Partainya Belum Putuskan Posisi terhadap Pemerintahan Prabowo

Kata Chico, PDIP tidak akan mengambil keputusan serta merta dan terburu-buru,.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

1 jam lalu

Sri Mulyani soal Dugaan Data NPWP Bocor: Saya Sudah Minta Dirjen Pajak untuk Evaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang bocor.

Baca Selengkapnya

Respons KPK Usai Disebut Tak Menindaklanjuti Ratusan Hasil Analisis PPATK

1 jam lalu

Respons KPK Usai Disebut Tak Menindaklanjuti Ratusan Hasil Analisis PPATK

KPK disebut tidak menindaklanjuti 150 hasil analisis dan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Apa kata KPK?

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

2 jam lalu

DPR Sahkan UU APBN 2025 Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

DPR menyetujui RUU RUU APBN 2025 menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

2 jam lalu

Akun Atas Nama Bjorka Jual 6 Juta Data NPWP: Ada Nama Jokowi hingga Sri Mulyani

Bjorka kembali muncul ke permukaan dengan membobol data NPWP. Ada nama Jokowi dan kedua anaknya di sampel teratas yang dibocorkan.

Baca Selengkapnya