KPK Bantah Pemeriksaan Hasto di Kasus Dugaan Korupsi DJKA Berkaitan dengan Politik
Reporter
Intan Setiawanty
Editor
Clara Maria Tjandra Dewi H.
Kamis, 15 Agustus 2024 15:50 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) Wilayah Jawa Timur tak berkaitan dengan politik.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, pernyataan Hasto bahwa pemeriksaannya di KPK dan penyitaan barangnya karena ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP, itu di luar dari proses penyidikan. “Yang jelas, penyidikan yang dilakukan oleh kami di sini, di Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait dengan peristiwa-peristiwa tindak pidana korupsi,” kata Asep, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 15 Agustus 2024.
Dia menyampaikan, pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto ini tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Hal ini juga untuk menegaskan bahwa upaya paksa penyitaan terhadap barang milik Hasto merupakan murni upaya KPK untuk melengkapi bukti oleh penyidik.
“Penyitaan surat ataupun dalam bentuk gawai, gadget dan lain-lain, ini adalah bukti elektronik untuk melengkapi bukti-bukti dalam perkara tindak pidana korupsi,” kata Asep. “Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah politik.”
Sebelumnya, Hasto menjelaskan dasar pernyataan Megawati yang sempat menyebut ada yang ingin merebut kekuasaan di PDIP. Secara gamblang, Hasto menyebut nama Jokowi yang dituding ingin mengambil alih partai tersebut. Hal ini dia sampaikan saat keluar dari Gedung KPK pada Kamis, 15 Agustus 2024.
"Pernah saya sampaikan di dalam beberapa diskusi, karena ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi, yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan," kata Hasto di kantor KPK, Kamis.
Megawati Soekarnoputri menegaskan batal pensiun dan isyaratkan kembali menjadi Ketua Umum Partai Indonesia Perjuangan (PDIP). Megawati menyebut ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlambang kepala banteng tersebut. “Maka yang disampaikan Ibu Megawati tersebut benar. Bu Mega tidak hanya ketua umum, tapi juga putri Proklamator,” ujar Hasto.
Pilihan Editor: Motif Kasus Suami Bunuh Istri di Cimahi, Polisi: Cemburu Baca Pesan Mesra di Ponsel