Rapim Perdana, Anies Tugaskan Sandi Pimpin Tata Keuangan dan Aset

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjawab pertanyaan wartawan pada hari pertama masuk kerja sebagai kepala daerah Ibukota di Gedung Balaikota DKI, Jakarta, 17 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.

    Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjawab pertanyaan wartawan pada hari pertama masuk kerja sebagai kepala daerah Ibukota di Gedung Balaikota DKI, Jakarta, 17 Oktober 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno (Anies-Sandi), menggelar rapat pimpinan pertama bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Dalam rapat tersebut, Anies menugaskan Sandiaga memimpin proses penataan keuangan dan aset.

    Selain itu, Anies meminta paparan sejumlah program dari SKPD. Kemudian ia juga memberikan sejumlah arahan terkait dengan isu strategis yang sedang ditangani Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

    Baca: Soal Proyek Warisan, Anies-Sandi Sambangi Kejaksaan Tinggi

    Salah satu hal yang menjadi sorotan Anies dalam rapim perdana ini adalah soal penataan keuangan dan penataan aset. Dua hal itu pernah menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DKI selama empat tahun berturut-turut, yang mendapat opini wajar dengan pengecualian.

    "Jadi prioritasnya, kami sampaikan, target kami WTP (wajar tanpa pengecualian). Jadi harus jelas karena harus kerja keras dalam penataan kembali soal penataan keuangan dan aset," ujar Anies seusai rapim di Balai Kota Jakarta, Senin, 23 Oktober 2017.

    Anies pun menugaskan Sandiaga memimpin proses penataan keuangan dan aset daerah. Anies meminta Sandi mengejar target keuangan guna mendapatkan opini WTP dengan menggandeng SKPD terkait. Pasalnya, tahun lalu, BPK masih menemukan permasalahan signifikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DKI terkait dengan aset tetap, piutang pajak, dan piutang lain.

    Dengan begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan opini WDP empat kali berturut-turut. Opini WDP diperoleh DKI sejak kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan diteruskan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kemudian Djarot Saiful Hidayat.

    Anies juga meminta tata kelola program-program kerja yang sedang dan akan berjalan dibenahi.

    Agar semua program berjalan dengan baik, Anies memerintahkan semua SKPD tidak mendengarkan pihak lain, melainkan hanya arahan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies-Sandi. "Kami sampaikan ke semua, kami ingin hubungan proporsional betul-betul kaitannya karena kinerja," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.