Lulung Kritik Anies Baswedan Bebaskan Motor di Sudirman-Thamrin

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lungana saat menghadiri Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Tempo/Ilham Fikri

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lungana saat menghadiri Coffe morning di rumah Ketua DPRD DKI Jakarta, Menteng, Jakarta, 6 November 2017. Tempo/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Abraham Lunggana alias Lulung berbeda pendapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyatakan gembira dengan penghapusan larangan kendaraan roda dua di Jalan Sudirman-MH Thamrin yang digagas Anies. Namun, Lulung menggunakan kalimat bersayap.

    "Saya sih happy kalau dibuka (Jalan Sudirman-MH Thamrin) untuk sepeda motor). Cuma, yuk, kita evaluasi dulu," kata Lulung di kantor DPRD DKI, pada Selasa, 7 November 2017.

    Menurut Lulung, yang juga pendukung Anies-Sandi dalam Pilkada 2017, wacana pembebasan motor dia dua ruas jalan protokol tersebut mesti ada kajiannya lebih dahulu. Selama ini, pengendara motor kerap dianggap sebagai warga negara kelas dua dengan kebijakan pembatasan di Jalan Medan Merdeka Barat-MH Thamrin. Tetapi, Lulung menyatakan menyetujui pembatasan itu sebab jalan protokol tadi sering dilewati Presiden RI dan tamu negara.

    Lulung memahami para pengendara sepeda motor harus dihargai namun kepentingan yang lebih besar juga harus dihargai. "Coba, lah kita sekarang bangun Jakarta bukan pada 1 aspek sosial."

    Dia bahkan menyodorkan alternatif pengaturan, yakni sepeda motor boleh melintas pada waktu tertda dengan saat ini, sepeda motor dilarang  melintas selama 24 jam di Jalan Merdeka Barat-MH Thamrin.

    Itu sebabnya, Lulung berencana membahasnya dengan Anies, termasuk membicarakan perkiraan jumlah kendaraan roda dua yang akan melintas dan antisipasi lalu lintas jika Presiden RI dan tamu negara hendak melintas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.