Bekasi Anggarkan Rp 180 Miliar untuk Kartu Sehat 2018, Sebab...

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi - Kartu sehat Indonesia. Masih banyak PR Jokowi-JK. Dok. KOMUNIKA ONLINE

    Ilustrasi - Kartu sehat Indonesia. Masih banyak PR Jokowi-JK. Dok. KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.CO, Bekasi -Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mengusulkan anggaran untuk biaya Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) sebesar Rp 180 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

    Kepala Dinas Kesehatan, Kota Bekasi, Kusnanto Saidi mengatakan, anggaran yang diusulkan naik dua kali lipat dibanding tahun ini sebesar Rp 90 miliar. "Dinaikkan karena pemegang Kartu Sehat juga terus bertambah," kata Kusnanto, Ahad, 12 November 2017.

    Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemegang kartu sehat saat ini sudah mencapai 300 ribu lebih keluarga. Jumlah itu akan terus bertambah, karena pemegang kartu sehat tanpa syarat, sehingga semua yang berdomilisi di Kota Bekasi berhak mendapatkannya. Adapun jumlah keluarga di Kota Bekasi diperkirakan mencapai 700 ribu.
    Baca :  Memasuki Triwulan III, APBD Kota Bekasi Baru Terserap 35 Persen

    Kusnanto mengatakan, anggaran yang diusulkan sudah sesuai hitungan orang sakit yang berobat ke 42 rumah sakit ada di wilayah setempat. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, warga Kota Bekasi yang sakit mencapai 25 persen dari seluruh penduduk sebanyak 2,7 juta jiwa. "Kalau kurang nanti diusulkan pada APBD Perubahan," kata dia.

    Adapun anggaran kartu sehat tahun ini sebesar Rp 90 miliar bersumber dari APBD murni Rp 75 miliar dan anggaran perubahan RP 15 miliar sudah terserap sekitar Rp 70 miliar, penggunanya yaitu sekitar 70 ribu pemegang kartu sehat. Ia optimis sisa Rp 20 miliar masih cukup sampai dengan akhir tahun anggaran 2017.

    Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menargetkan semua warganya bisa berobat gratis dengan kartu sehat tanpa membawa iuran layaknya asuransi kesehatan baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Ia mengatakan, pelayanan kesehatan gratis wajib diberikan kepada masyarakat. "Masyarakat sudah membayar pajak untuk pembangunan," kata Rahmat.

    Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri mendukung rencana pemerintah menambah anggaran untuk kesehatan. Sebab, program tersebut tentunya pro dengan masyarakat. "Selama masih pada jalurnya kami dukung, kami juga terus mengawasi," kata dia.

    Terkait Kartu Sehat, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi ini mengatakan, sudah saatnya pemerintah menggenjot program yang pro dengan rakyat. Baik di kesehatan maupun pendidikan, mengingat pembangunan insfrastuktur di Kota Bekasi sudah berjalan dengan baik. "Jalan sudah bagus, tinggal saluran saja yang harus diperbaiki," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Intoleransi di Bantul dan DIY Yogyakarta dalam 2014 hingga 2019

    Hasil liputan Tempo di DIY Yogyakarta, serangan terhadap keberagaman paling banyak terjadi di Bantul sepanjang 2014 sampai 2019.