TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai kenaikan dana kunjungan kerja komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah diusulkan sebelum dirinya menjabat.
"Ini diusulkan sebelumnya," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Kamis, 23 November 2017.
Sandiaga menilai, hasil kunjungan kerja anggota dewan akan menjadi pembanding terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan eksekutif. Harapannya, kata dia, anggota dewan yang melakukan kunjungan kerja dapat memberikan masukan sebagai mitra pemerintah DKI.
Terkait temuan adanya kenaikan drastis anggaran kunker tersebut, Sandiaga Uno mengharapkan agar prosesnya terbuka dan terang benderang. "Jadi kami hanya mengikuti, dan saya terima kasih sekali karena teman-teman ikut mengawasi ini semua," katanya.
Baca: Dapat Rp 107 M, DPRD DKI Akan Kunjungan Kerja 3 Kali Sebulan
Sekretariat DPRD sebelumnya mengajukan anggaran sebesar Rp 346,5 miliar dalam rancangan APBD DKI 2018. Salah satu kegiatan yang memiliki anggaran cukup besar adalah kunjungan kerja komisi-komisi DPRD yang mencapai Rp 107,7 miliar.
Dalam anggaran kunjungan kerja yang sebelum dibahas atau masih tercatat dalam rencana kerja pemerintah daerah adalah sebesar Rp 8,8 miliar. Sedangkan alokasi dana kunker dalam APBD Perubahan 2017 adalah Rp 28,7 miliar.
Sekretaris Dewan DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan, anggaran kunjungan kerja anggota DPRD DKI meningkat karena berubahnya biaya satuan perjalanan dinas.
"Harga satuannya sesuai surat keputusan gubernur berubah, biaya perjalanan dinas juga berubah," kata Yuliadi.
Dasar hukum untuk menentukan biaya perjalanan dinas diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017. Aturan itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono yang sempat menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, pada Februari 2017.
Menurut Yuliadi, tidak ada kegiatan baru yang dianggarkan untuk tahun depan selain kunjungan kerja DPRD. Secara keseluruhan, kata dia, anggaran sekretariat dewan meningkat karena ada penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang mengatur tunjangan dan fasilitas pimpinan dan anggota DPRD DKI.
