Mereka berdua datang untuk menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan digelar secara tertutup.
"Saya cuma ditanya, apa perkembangan mutakhir soal anti korupsi, kan kompetensi saya cuma di situ aja," ujar Bambang saat ditemui di Balai Kota Jakarta, pada Kamis 30 November 2017.
Bambang tidak menjelaskan soal apakah kehadirannya itu berhubungan dengan pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Bambang pernah masuk dalam tim pakar pasangan Anies-Sandi pada kampenye lalu.
Dalam TGUPP akan melibatkan sekitar 73 orang. Tim tersebut akan dibagi ke dalam lima bidang, yaitu pengelolaan pesisir Jakarta, ekonomi pembangunan kota, harmonisasi dan regulasi, pencegahan korupsi, dan percepatan pembangunan.
"Saya 'kan setelah jadi tim pakar selesai, pimpinan tim pakar terus diminta untuk bicarakan isu-isu pencegahan korupsi. Sudah cuma ngomongin itu saja," ujar Bambang.
Menurut Bambang, pertemuan tersebut berjalan mengalir begitu saja. Ada beberapa hal yang dibicarakan soal tindak pidana korupsi, salah satunya adalah soal revenue atau penerimaan daerah yng diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi di DKI Jakarta, penerimaan pemdanya ada berapa sih? Misalnya kayak begitu. Di penerimaan itu ada berapa mata pajak sih? Lalu konsentrasi pencegahan di mana?" ujar Bambang.
Beberapa sektor penerimaan pemerintah yang sempat dibahas adalah dari sektor investasi. Menurut Bambang, ada, beberapa hal yang perlu dilihat, misalnya berasal dari badan usaha milik daerah (BUMD) atau dari sumber lainnya.
"Jangan sampe investasi itu dalam banyak contoh investasi DKI itu justru terdelusi. Itu kan sebetulnya pembiaran aset yang tidak menguntungkan," kata Bambang Widjojanto.
Hal serupa juga diungkapkan oleh Nursyahbani Katjasungkana. Menurut aktivis perempuan ini, pertemuan tersebut hanya berbincang biasa tentang bagaimana pencegahan korupsi.
"Orang baru ngobrolin bagaimana mencegah korupsi di DKI kok. Iya, 'kan baru pertemuan awal. Kan ini masalahnya sudah harus mengawal anggaran," ujar Nursyahbani.
