Wabah Difteri di Kabupaten Tangerang Meluas Menjadi 8 Kecamatan

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wabah Difteri. skalpil.ru

    Wabah Difteri. skalpil.ru

    TEMPO.CO, Tangerang - Wabah difteri di Kabupaten Tangerang telah meluas dari enam kecamatan menjadi delapan. Jumlah kasus difteri juga bertambah dalam sepekan terakhir ini.

    "Dari 23 menjadi 26 kasus," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Desiriana Dinardianti kepada Tempo pada Senin, 11 Desember 2017.

    Baca: Senin Depok Imunisasi Difteri, Ini Titik-titik Lokasinya

    Desiriana berharap, dalam program program ORI (outbreak response immunization) yang berlangsung hari ini, Senin 11 Desember 2017, masyarakat secara sadar mau datang ke Puskesmas dan Posyandu untuk melakukan imunisasi atau vaksin Difteri. "Gratis."

    Pemerintah menggelar imunisasi difteri serentak hari ini di 12 Kota di tiga provinsi yang meliputi Banten, Jakarta dan Jawa Barat, termasuk Kabupaten Tangerang.

    Kasus Difteri mulai merebak di Kabupaten Tangerang sejak April lalu. Pada 31 Oktober 2017, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menetapkan kejadian luar biasa (KLB) wabah Difteri di Kabupaten Tangerang dengan 12 kasus dan empat penderita meninggal. Kala itu, kasus Difteri terjadi di delapan desa di enam kecamatan.

    Kemudian pada awal Desember 2017, jumlah kasus difteri di Kabupaten Tangerang bertambah menjadi 23 kasus dengan sebaran sembilan desa di enam kecamatan. Memasuki pekan ke dua Desember, jumlah kasus difteri bertambah menjadi 26 kasus di delapan kecamatan.

    "Kasus terjadi di Kecamatan Kosambi, Teluk Naga, Kresek, Rajeg, Curug, Kelapa Dua, Balaraja dan Cisoka," ucap Desiriana.

    Untuk penanggulangan dan pencegahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang telah melakukan imunisasi anti difteri secara lengkap dan menyeluruh tanpa batasan usia di wilayah yang ditemukan kasus tersebut. Desiriana mengimbau masyarakat agar tidak menolak anaknya untuk diimunisasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.