Panggil 15 Saksi, Polisi: Ada Indikasi Korupsi Pulau Reklamasi

Reporter

Salah satu sisi Pulau D yang sudah selesai dibangun

TEMPO.CO, Jakarta – Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, membenarkan kabar tentang dugaan indikasi korupsi pada penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) di pulau reklamasi Teluk Jakarta.

"Iya dong (ada indikasi korupsi). Kalau tidak, kami tidak selidiki," kata Argo, Rabu, 17 Januari 2018.

Baca juga: Kasus Suap Reklamasi, Sanusi Dituntut 10 Tahun Bui

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memanggil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta Edy Junaedi untuk mengorek keterangan indikasi korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta pada Kamis, 11 Januari 2018.

Selain itu, pada Selasa, 9 Januari 2018, kata Argo, Dirkrimsus telah memanggil Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta Benni Agus Candra. Benni dipanggil untuk memberikan keterangan tentang kajian proyek reklamasi Teluk Jakarta.

"Namun, keduanya tidak membawa dokumen lengkap," kata Argo. Polda Metro Jaya akan melakukan pemanggilan ulang kepada keduanya, dan membawa dokumen yang dibutuhkan dalam penyidikan polisi.

"Yang pasti saksi akan banyak dalam kasus ini. Kasusnya bukan lagi penyelidikan, sebab sudah ada SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan)."

Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Deriyan mengatakan polisi telah memeriksa 15 orang saksi untuk menggali informasi indikasi korupsi proyek tersebut. "Masih terus diselidiki."

Polisi menyelidiki dugaan korupsi pada proyek reklamasi Teluk Jakarta sejak 14 September 2017. Polisi menduga ada pelanggaran Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun saksi yang telah dipanggil mewakili Badan Pajak dan Retribusi Daerah, kantor jasa penilai publik, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Polisi menduga ada indikasi pelanggaran dalam penentuan NJOP Pulau C dan D. NJOP kedua pulau urukan tersebut ditetapkan BPRD melalui terbitnya surat keputusan pada 23 Agustus 2017. Dua pulau reklamasi itu dikembangkan PT Kapuk Naga Indah—anak perusahaan dari Agung Sedayu Grup.

NJOP dua pulau reklamasi itu diberi nilai Rp 3,1 juta per meter persegi. Penetapannya didasarkan pada kajian independen kantor jasa penilai publik. Diduga penetapan NJOP itu jauh di bawah perkiraan. Bahkan diduga ada kerugian negara yang ditimbulkan.






Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

5 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

2 hari lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Polisi Islandia Tangkap 4 Terduga Aksi Teror

4 hari lalu

Polisi Islandia Tangkap 4 Terduga Aksi Teror

Kasus penangkapan perihal teroris ini disebut sebagai yang pertama terjadi di pulau kecil Eropa utara ini.


Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

5 hari lalu

Alasan DKI Tetapkan Pulau Reklamasi, Pulau G, sebagai Zona Ambang Permukiman

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang yang diarahkan untuk kawasan permukiman.


Amankan Presidensi G20, Polri Mengacu Prosedur Pengamanan Internasional

5 hari lalu

Amankan Presidensi G20, Polri Mengacu Prosedur Pengamanan Internasional

Mabes Polri saat berupaya maksimal mengamankan kegiatan Presidensi G20 di Bali pada 7-17 November 2022.


Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

6 hari lalu

Anies Baswedan Tolak Reklamasi, Tapi Bikin Pergub Boleh Perluasan Daratan, Apa Bedanya?

Heru Hermawanto menyatakan perluasan daratan di Kepulauan Seribu beda dengan reklamasi, yang ditolak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.


Pemimpin Tertinggi Iran Kirim Utusan Temui Keluarga Mahsa Amini, Protes Masih Berkecamuk

6 hari lalu

Pemimpin Tertinggi Iran Kirim Utusan Temui Keluarga Mahsa Amini, Protes Masih Berkecamuk

Melalui utusannya, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan belangsungkawa atas kematian Mahsa Amini.


Inilah Daftar 3 Polisi Terkaya di Indonesia Versi LHKPN

8 hari lalu

Inilah Daftar 3 Polisi Terkaya di Indonesia Versi LHKPN

Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa bukanlah satu-satunya polisi dengan nilai kekayaan fantastis. Berikut tiga polisi terkaya versi LHKPN.


Aturan Jilbab di Iran, Kematian Mahsa Amini Trending di Twitter

8 hari lalu

Aturan Jilbab di Iran, Kematian Mahsa Amini Trending di Twitter

Kematian Mahsa Amini telah memancing unjuk rasa, yang diikuti oleh ratusan orang. Amini ditahan karena dugaan pelanggaran aturan jilbab.


Hak Apa Saja Yang Didapat Korban Salah Tangkap Polisi?

9 hari lalu

Hak Apa Saja Yang Didapat Korban Salah Tangkap Polisi?

Polisi bisa saja melakukan salah tangkap, sebagai korban bisa mengajukan ganti rugi yang dijamin KUHAP. Bagaimana caranya?