Selasa, 16 Oktober 2018

Dewan Soroti Anggaran DKI yang Tidak Terserap pada 2017

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kolam air mancur di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DKI) Jakarta yang akan direhabilitasi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Selasa, 21 November 2017. TEMPO/Larissa

    Kolam air mancur di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DKI) Jakarta yang akan direhabilitasi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Selasa, 21 November 2017. TEMPO/Larissa

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta menyoroti realisasi anggaran yang tidak terserap pada tahun 2017. Salah satu yang disoroti adalah pembangunan kantor camat atau lurah pada tahun 2017 dinilai rendah. "Khususnya terlihat pada pembangunan atau rehab kantor Lurah Jatinegara dan kantor Pademangan Jakarta Utara," kata Syarifuddin anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura, Rabu, 16 Mei 2018.

    Pernyataan itu disampaikan Syarifuddin saat membacakan Hasil Pembahasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dalam rapat paripurna yang digelar bersama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebelum digelarnya rapat tersebut, Gubernur Anies Baswedan telah terlebih dahulu membacakan laporan pertanggungjawaban tersebut di hadapan anggota Dewan pada pekan sebelumnya.

    Menurut Syarifuddin anggaran untuk pembangunan kantor Lurah Jatinegara hanya mampu terealisasi 41,13 persen atau sebanyak Rp 2,9 miliar dari total anggaran Rp 7,1 miliar. Sedangkan untuk pembangunan kantor Lurah Pademangan Pademangan hanya mampu terealisasikan 53,39 persen atau sebanyak Rp 1,4 miliar dari total anggaran Rp 2,1 miliar.

    Dalam laporan itu disebutkan pula masih ada kantor kelurahan yang belum terbangun pada periode anggaran ini. Adapula sebanyak 14 kantor kelurahan di Jakarta yang masih belum memenuhi standar yang baik.

    Dewan menilai bahwa anggaran yang tidak terserap dikarenakan oleh beberapa faktor seperti kesalahan komponen dan ketidakjelasan dasar hukum. Adapula persoalan mengenai kendala bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan dan penganggaran. "Adapula kegiatan efisiensi yang tidak dikerjakan oleh SKPD," kata Syarifuddin.

    Karena itu, Dewan merekomendasikan Pemerintah DKI membenahi koordiasi antar-SKPD untuk mulai membuat perencanaan hingga proses pengawasan kegiatan rehab  atau pembangunan. Dewan juga meminta pemerintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan pembangunan dan penggunaan anggaran


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Suap Izin Meikarta

    KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka dugaan kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta. Ini sekilas fakta kasus itu.