Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dilaporkan Faizal Assegaf, Presiden PKS: Laporan Dia Betul Tidak?

Reporter

Editor

Ali Anwar

image-gnews
Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Sohibul Iman di DPP PKS, Jakarta, 24 Mei 2018. Tempo/Imam Hamdi
Mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Sohibul Iman di DPP PKS, Jakarta, 24 Mei 2018. Tempo/Imam Hamdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menganggap enteng laporan Ketua Progres 98 Faizal Assegaf ke Polda Metro Jaya. Menurut Faizal, perilaku kader PKS menyuburkan paham radikalisme.

"Laporan dia benar tidak? Lihat saja laporannya," kata Sohibul di DPP PKS, Kamis, 24 Mei 2018. Sebelumnya, Faizal Assegaf menyampaikan secara rinci pelaporan beberapa elit PKS ke Polda Metro Jaya, Senin 21 Mei 2018.

Pendiri Alumni 212 yang dipecat rekan-rekannya itu melaporkan empat petinggi PKS atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. "Ini satu rangkaian peristiwa," kata Faizal, Rabu, 23 Mei 2018.

Faizal menceritakan, seabrek laporan ini berawal saat dirinya melihat puisi Anis Matta yang memuji pemimpin teroris Al Qaeda, Osama bin Laden. "Ternyata ini tidak pernah dipersoalkan di partai," kata Faizal.

Lalu beranjak ke kejadian berlanjut dengan terjadinya aksi teror dan kerusuhan, mulai dari Markas Komando Brimob, Depok; teror bom gereja Surabaya, sampai penyerangan Markas Polda Riau.

Saat inilah, Faizal menuding kader-kader PKS aktif mengiring opini masyarakat bahwa rentetan peristiwa itu adalah rekayasa. "Di mana ada kader yang bilang, kenapa napi teroris di Mako Brimob nggak bunuh Ahok ?" kata Faizal. Protes pertama datang dari DPP PKS Jawa Timur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama ini, Faizal dikenal sebagai salah satu pendiri Alumni 212. Tapi belakangan, Faizal dipecat dari Alumni 212 lantaran pernyataannya yang dinilai menyerang Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab.

Tak hanya Fahri Hamzah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun pernah menjadi sasaran cuitan Faizal. Ia meyakini, Anies telah memperalat Rizieq dalam Pilkada DKI 2017.

Pada 9 Maret 2018, Faizal pun pernah terseret masalah hukum. Tim Advokasi DPP Gerindra melaporkan Faizal ke Bareskrim Polri pada Jumat, gara-gara mengomentari seorang Fadli Zon. Saat itu, Fadli Zon sempat menyebut perihal tebang pilih Kepolisian dalam memberantas hoax.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak terlalu mempedulikan langkah Faizal Assegaf. Menurut Fahri, orang seperti Faizal tidak layak lagi untuk ditanggapi karena sudah terlalu banyak melapor dan dilaporkan. "Tapi nampaknya, itulah hidupnya," kata Fahri, Selasa, 22 Mei 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dewan Pakar PKS Depok Berikrar Menangkan Imam Budi Hartono di Pilkada 2024

3 jam lalu

Didampingi kandidat calon Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dan anggota, Ketua Dewan Pakar PKS Depok Mohammad Idris membacakan ikrar pemenangan Pilkada 2024 dalam Ngaji Politik Elegan (Ngapel) Dewan Pakar PKS Kota Depok di Kecamatan Tapos, Selasa, 14 Mei 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Dewan Pakar PKS Depok Berikrar Menangkan Imam Budi Hartono di Pilkada 2024

Mohammad Idris bersama Dewan Pakar PKS Depok berikrar memenangkan Imam Budi Hartono sebagai Wali Kota di Pilkada 2024.


Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

1 hari lalu

Kondisi bus Putera Fajar rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok yang terlibat kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Untuk sementara, 10 penumpang bus dan seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan yang melibatkan sejumlah sepeda motor dan mobil tersebut. TEMPO/Prima Mulia
Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.


Ragam Respons Anggota Dewan soal Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

1 hari lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, 29 Januari 2024. TEMPO/Prima Mulia
Ragam Respons Anggota Dewan soal Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

Sejumlah anggota dewan berikut ini memberikan respons terkait polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal di Sejumlah PTNBH.


Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

1 hari lalu

Faizal Assegaf, Kritikus Politik/Koordinator SPOT, saat ditemui usai diskusi publik Spektrum Oposisi Terpimpin (SPOT) pada Senin, 4 Maret 2024 di Gedung MPP ICMI, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.


Politikus PKS Soroti Komitmen Konstitusi dalam Mengatasi Masalah Pendidikan

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Politikus PKS Soroti Komitmen Konstitusi dalam Mengatasi Masalah Pendidikan

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali menyoroti peran penting komitmen dan investasi negara dalam mengatasi masalah di sektor pendidikan.


Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

1 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.


PKS dan Golkar Sepakat Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024, Ini Alasannya

2 hari lalu

Bakal calon Wali Kota Depok dari PKS Imam Budi Hartono dan bakal calon Wakil Wali Kota Depok dari Golkar Ririn Farabi Arafiq pada Pilkada Depok 2024. (ANTARA/Foto: Feru Lantara)
PKS dan Golkar Sepakat Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024, Ini Alasannya

Imam mengatakan pasangan Imam-Ririn untuk Pilkada Depok 2024 berencana melakukan deklarasi secepatnya.


Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

3 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional (rakornas) pilkada Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024. Dalam sambutannya, Prabowo memuji kesetiaan PAN atas dukungannya. Setidaknya PAN sudah mendukung Prabowo selama 15 tahun. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.


PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

3 hari lalu

Mardani Ali Sera. Dok TEMPO
PKS Soal Rencana Penambahan Kementerian: Jangan Sampai Uang Habis untuk Gaji Karyawan

Respons PKS soal rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin menambah jumlah kementerian.


Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

3 hari lalu

Politikus PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Respons Senada PKS dan Ganjar soal Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengingatkan Prabowo mengenai fungsi kontrol yang harus tetap dilakukan dalam pemerintahannya.