Dishub DKI dan BPTJ Telah Periksa 1.900 Bus untuk Mudik Lebaran

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan pengecekan kelayakan jalan bus (ramp check) angkutan mudik Lebaran di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018. Dari 37 unit bus yang dicek, terdapat 26 bus yang dinyatakan tidak lulus uji kelaikan. ANTARA/Galih Pradipta

    Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan pengecekan kelayakan jalan bus (ramp check) angkutan mudik Lebaran di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018. Dari 37 unit bus yang dicek, terdapat 26 bus yang dinyatakan tidak lulus uji kelaikan. ANTARA/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) Kementerian Perhubungan telah melakukan pra-ramp check dan ramp check terhadap 1.900 bus yang digunakan untuk mudik Lebaran. Pemeriksaan ini digelar sejak 15 Mei hingga 10 Juni 2018.

    "Total pra-ramp check dan ramp check adalah 789 unit kendaraan laik jalan dan tidak laik sebanyak 1.111 unit," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko melalui keterangan resmi yang Tempo, Senin, 11 Juni 2018.

    Pra-ramp check dilakukan Dishub DKI bersama BPTJ pada 15 Mei-7 Juni 2018. Hasilnya, kata Sigit, 616 unit kendaraan umum laik jalan, sementara 475 unit lain tidak laik.

    Inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan itu kemudian dilanjutkan dengan ramp check, yang terbagi dalam dua bagian sepanjang periode 7-10 Juni 2018. Pada bagian pertama didapati 121 unit kendaraan laik jalan dan 99 lagi tidak laik.

    Terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang diinspeksi dalam periode kedua. Dishub dan BPTJ mendapati 495 unit kendaraan umum laik jalan dan 314 unit tidak laik.

    Kepala Terminal Kalideres Revi Zulkarnaen mengatakan pihaknya rutin menggelar ramp check setiap hari. Sasarannya adalah bus penumpang yang dioperasikan selama mudik Lebaran. "Sejauh ini, semua bus yang berangkat dari Terminal Kalideres layak," ujarnya saat ditemui di Terminal Kalideres.

    DEVY ERNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.