Jumat, 17 Agustus 2018

Sandiaga Uno Larang Malam Takbiran di Monas, Begini Kata Polisi

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Takbir Keliling Dilarang di Jakarta

    Takbir Keliling Dilarang di Jakarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengimbau agar warga merayakan malam takbiran di tempat tertentu, semisal masjid.

    "Kita mengimbau kalau bisa dilaksanakan di tempat-tempat yang sudah dipilih kemudian di masjid masing-masing," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Juni 2018.

    Baca: Malam Takbiran, Berikut Sebaran Lima Titik Lokasi di Jakarta

    Argo tak merinci jumlah personel yang dikerahkan untuk mengamankan malam takbiran. Kendati demikian, Argo memastikan polisi tetap siaga saat malam takbiran.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan tidak akan ada aksi perayaan malam takbiran menjelang Idul Fitri yang berlokasi di Monas atau Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Hal itu agar kegiatan takbiran tidak berpusat di satu titik sehingga menyebabkan kemacetan.

    Baca: Malam Takbiran, Dishub DKI Otak-atik Titik Lokasi Konvoi Takbir

    Titik lokasi aksi malam takbiran akan ditentukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang berkoodinasi dengan aparat keamanan lainnya, seperti pihak kepolisian, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Selain itu, Dishub DKI juga akan berkoordinasi dengan Majelis Ta'lim, Majelis Dzikir, dan masjid-masjid setempat untuk koordinasi konvoi takbiran keliling.

    Saat ini, kata Sandiaga, pihaknya tengah merundingkan lima titik di lima wilayah Jakarta untuk perayaan malam takbiran tersebut. Lima titik itu termasuk di beberapa masjid dan fasilitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlahan luas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kabinet Kerja Jokowi, 6 Menteri Nyaleg, 1 Mundur

    Asman Abnur dari PAN dan enam menteri Kabinet Kerja Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif sejak KPU membuka pendaftaran.