Pencabutan Izin Reklamasi, 5 Hal Penting yang Perlu Diketahui

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan berkas perbal sebagai tanda dicabutnya reklamsi pulau di Teluk Jakarta, Jakarta, Rabu, 26 September 2018. Foto: Instagram

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan berkas perbal sebagai tanda dicabutnya reklamsi pulau di Teluk Jakarta, Jakarta, Rabu, 26 September 2018. Foto: Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  mencabut izin prinsip di 13 pulau reklamasi disambut warga miskin dan nelayan. Penghentian reklamasi Teluk Jakarta ini merupakan pemenuhan janji kampanye Anies dalam Pilkada DKI 2017. 

    Baca: Ini Pemberian Pengembang Reklamasi Era Ahok yang Dicatat Anies

    Berikut lima hal penting pencabutan izin 13 pulau buatan.

    1. Rekomendasi dari BKP Pantura

    Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta (BKP Pantura) berperan melakukan verifikasi terhadap izin di 13 pulau reklamasi. Atas kinerja Badan itu, Anies memutuskan mencabut izin prinsip 13 pulau.

    Badan yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 85 tahun 2018 itu sempat diragukan akan melanjutkan reklamasi. Namun, Anies menjawab keraguan itu saat mengumumkan pencabutan izin reklamasi. "Badan bisa mengeluarkan izin, tapi badan juga bisa mencabut izin," kata Anies.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.