DWP Tak Lagi Digelar di Jakarta, karena Ada Penolakan?

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengunjung menikmati alunan musik electric di DWP 2017 hari kedua di Jiexpo, Jakarta, 16 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah

    Pengunjung menikmati alunan musik electric di DWP 2017 hari kedua di Jiexpo, Jakarta, 16 Desember 2017. Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pentas musik Djakarta Warehouse Project atau DWP tak lagi digelar di Jakarta mulai 2018. Sejak pertengahan tahun, promotor pergelaran Ismaya Live, mengumumkan DWP bakal diboyong dari Jakarta International Expo Center di Kemayoran ke Garuda Wisnu Kencana Cultural Park di Bali.

    Baca: DWP 2017, Penonton 21 Tahun ke Atas Boleh Tenggak Minuman Alkohol

    Media Relation Ismaya, Kevin Wiyarnanda, mengatakan tahun ini adalah momentum spesial untuk pertunjukan musik yang mereka gelar. "Karena tahun ini merupakan tahun ke-10, jadi kami mau membuat sesuatu yang berbeda," katanya, Jumat, 7 Desember 2018. Konsep anyar dari DWP pun diangkat dengan menambahkan simbol “X” menjadi DWPX.

    Meski dalam sejumlah kesempatan penyelenggara menjelaskan simbol sepuluh romawi itu untuk menandakan 10 tahun DWP namun tidak sedikit peserta loyal yang mengartikan lambang itu sebagai penanda kepindahan panggung dari Jakarta ke Bali.

    Seorang pegawai JIEXPO yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan, kontrak kerjasama JIEXPO dan DWP tak diperpanjang lagi untuk tahun ini. Alasannya, banyak pihak yang menolak pagelaran ini di Jakarta. Namun pernyataan disanggah Media Relation JIEXPO, Roy Kumar. "Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kontrak atau apa pun," kata Roy.

    Roy menyebut, perhelatan DWP tahun ini berbarengan dengan gelaran pameran manufaktur di JIEXPO. "Jadi memang sudah ada event lebih dulu," ujarnya. Ismaya kalah cepat dengan penyelenggara pameran untuk memesan tempat.

    Tahun lalu, sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Banga berunjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta Pusat. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan acara DWP.

    Mereka menolak DWP karena menganggap acara musik tersebut merusak moral bangsa. DWP juga dianggap sebagai acara yang jauh dari budaya Indonesia.

    Baca: DWP 2017 Didemo, Sandiaga Uno: Anak Saya Biasanya ke Sana

    Bahkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta saat itu, Abraham Lunggana alias Lulung, menuduh festival musik DWP sarat narkoba dan minuman beralkohol. Selain itu, ia menyebut ketidakjelasan penghitungan pajak festival. "Kalau saya tanya panitia, katanya rugi terus,” ujar Lulung pada 3 Desember 2017.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.