TEMPO.CO, Jakarta - Sepuluh hari menuju tutup tahun, tingkat serapan anggaran DKI baru sebesar 70,7 persen. Padahal target ditetapkan sebesar 87 persen dari APBD 2018 yang telah disusun sebesar Rp 75,09 triliun.
Baca berita sebelumnya:
Serapan Anggaran DKI Rendah, DPRD Gugat Tunjangan Pejabat
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik, menyalahkan kinerja kepala dinas di balik rendahnya serapan anggaran DKI tahun ini. Mereka takut mengambil keputusan sehingga beberapa program tak berjalan.
Soal keberanian para kepala dinas mengambil inisiatif membuat keputusan juga pernah dikeluhkan Gubernur Anies Baswedan. Dia mengatakan banyak anak buahnya yang menyerahkan keputusan kepada gubernur.
Ketua DPRD DKI pernah mengungkap persoalan yang sama. Tapi dia menunjuk pangkal penyebab status para kepala dinas yang masih pelaksana tugas harian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Daerah dan serta Dana Desa Tahun 2019 kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. Presiden meminta agar anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat dan jangan sampai terjadi penyelewengan. TEMPO/Subekti
Meski terbelit masalah kinerja anak buahnya, Anies menyatakan tetap optimistis target 87 persen serapan anggaran DKI tercapai saat tutup tahun nanti. Angka target itu dibuatnya untuk melampaui kinerja gubernur era sebelumnya.
Baca berita sebelumnya:
Dekati Tutup Tahun, Serapan Anggaran Anies Masih 70 Persen
Keyakinan yang sama pernah diungkap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah. Meski keyakinannya tak sebesar Anies. “Ya nanti mirip-mirip tahun yang lalu endingnya,” ujar Saefullah.
Seperti apa serapan anggaran era gubernur DKI sebelumnya? Berikut ini ringkasannya,
