Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Guru Hoaks 7 Kontainer Surat Suara, Catatan FSGI untuk Sekolah

image-gnews
Tersangka penyebar hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos berinisial MIK (tengah) menutupi wajahnya ketika digelandang polisi menuju mobil tahanan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 11 Januari 2019. MIK dijerat dengan UU ITE terkait ujaran kebencian juga penyebaran hoax, yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.  TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Tersangka penyebar hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos berinisial MIK (tengah) menutupi wajahnya ketika digelandang polisi menuju mobil tahanan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat 11 Januari 2019. MIK dijerat dengan UU ITE terkait ujaran kebencian juga penyebaran hoax, yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo prihatin terhadap MIK, 38 tahun, yang membikin dan menyebarkan berita bohon atau hoaks tentang tentang 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok.

Baca juga: Guru Hoaks 7 Kontainer Surat Suara, Ini 3 Poin Imbauan FSGI

Agar kasus guru hoaks 7 kontainer surat suara tidak terulang, FSGI mengimbau para kepala sekolah agar mengawasi guru saat mengajar di ruang kelas. Kepala sekolah juga wajib memastikan bahwa guru di sekolahnya tidak terlibat politik praktis.

"Sedangkan untuk siswa, sebaiknya tidak takut melaporkan kepada kepala sekolah jika ada guru yang berkampanye," kata Heru dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 13 Januari 2018.

Guru yang berpolitik praktis, ujar Heru, dikhawatirkan bakal mempengaruhi pilihan politik siswanya. Selain itu, mengarahkan murid untuk memilih salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, FSGI menekankan harus ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara siswa, wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua, untuk mengantisipasi munculnya guru yang berpolitik.

Tak hanya kepada sekolah, Heru mengatakan FSGI turut meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi pelatihan khusus kepada guru.

FSGI meminta guru tidak hanya dibekali pelatihan teknis administratif dan kurikulum. Namun juga pendidikan untuk berpikir kritis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun, ujar Heru, sekolah agar bijak dalam mengawasi gurunya yang bermain media sosial, apalagi pasca-terbitnya Undang-undang nomor 11 Tahun 208 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sejak saat itu, Heru menambahkan, banyak pihak tidak bijak menggunakan sosial media dan akhirnya terjerat perkara undang-undang tersebut.

Perkara yang mendera MIK itu bermula dari cuitannya di Twitter. Melalui akun @chiecilihie80, MIK menyebarkan kabar tentang tujuh kontainer berisi 80 juta surat suara di Tanjung Priok. Tulisan itu ditujukan kepada koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak. 

Baca juga: Wali Kota Jakarta Selatan: Subuh Berjemaah Tak Pakai Anggaran

"DI TANJUNG PRIOK ADA 7 KONTAINER BERISI 80JT SURAT SUARA YANG SUDAH DICOBLOS. HAYO PADI MERAPAT PASTI DARI TIONGKOK TUH,” tulis MIK. Polisi menyertakan bukti tangkapan layar kicauan itu disertai rekaman suara saat membekuk MIK. 

Kepada polisi, MIK mengaku mengunggah cuitan hoaks 7 kontainer surat suara untuk memberi informasi kepada kubu pasangan calon nomor urut 02. Dengan alasan itu polisi kemudian menelusuri relasi MIK dengan tim sukses salah satu pasangan calon presiden. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

22 hari lalu

Ilustrasi Pramuka. dok/Dasril Roszandi
Pro-Kontra Pramuka Jadi Ekstrakurikuler Tak Wajib bagi Siswa di Sekolah

Mahfud Md mengaku, saat menjabat Menkopolhukam, dia mengusulkan agar posisi Pramuka di sekolah dikuatkan dan dinaikkan anggarannya.


FSGI Dukung Kebijakan Pramuka Tidak Lagi Jadi Eksktrakurikuler Wajib di Sekolah

24 hari lalu

Sejumlah anggota Pramuka bermain ketangkasan saat Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus di Taman Pramuka, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 25 Oktober 2018. Kegiatan ini diikuti siswa dari 27 sekolah luar biasa. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
FSGI Dukung Kebijakan Pramuka Tidak Lagi Jadi Eksktrakurikuler Wajib di Sekolah

Sekretaris Jenderal FSGI mendukung kebijakan yang tidak lagi menjadikan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib.


Makan Siang Gratis Bersumber dari Dana BOS, Tanggapan Kementerian Pendidikan hingga Organisasi Guru

51 hari lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Makan Siang Gratis Bersumber dari Dana BOS, Tanggapan Kementerian Pendidikan hingga Organisasi Guru

FSGI menolak pendanaan makan siang gratis yang diusulkan menggunakan Dana BOS


Kisruh Soal Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri: Perencanaan Acak-acakan

51 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Kisruh Soal Program Makan Siang Gratis, Faisal Basri: Perencanaan Acak-acakan

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang berusaha diwujudkan pemerintahan sekarang mengundang berbagai reaksi. Apa kata Faisal basri dan FSGI?


FSGI Tolak Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Anggarannya Tak Cukup: Rp 450 T Vs 59,4 T

53 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
FSGI Tolak Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Anggarannya Tak Cukup: Rp 450 T Vs 59,4 T

FSGI menilai akan banyak kerugian yang dirasakan sekolah maupun guru honorer, jika skema pendanaan makan siang gratis untuk siswa memakai dana BOS.


Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

53 hari lalu

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menyampaikan keterangan perihal pemecatan 116 guru Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu di LBH Jakarta, Ahad, 5 Februari 2017. TEMPO/Danang F
Respons Program Makan Siang Gratis, FSGI Singgung Teori Shang Yang, Apa Maksudnya?

FSGI merespons program makan siang gratis dengan menyinggung teori Shang Yang. Begini penjelasannya.


FSGI Minta Pemerintah Lakukan Kajian Akademik Soal Program Makan Siang Gratis

53 hari lalu

Retno Listyarti. TEMPO/Danang F
FSGI Minta Pemerintah Lakukan Kajian Akademik Soal Program Makan Siang Gratis

FSGI mendorong pemerintahan yang baru nanti melakukan kajian akademik untuk program makan siang gratis dan memetakan sekolah yang memerlukannya.


Rencana Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran yang Bikin Cemas Pendidik

53 hari lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Rencana Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran yang Bikin Cemas Pendidik

Program kerja Prabowo-Gibran berupa makan siang gratis untuk pelajar sudah membuat heboh, bahkan sebelum KPU mengumumkan pemenang Pemilu 2024.


FSGI Tolak Alokasi Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Sebut Pemerintah Gagal Paham

53 hari lalu

Komisioner KPAI, Retno Listyarti, dalam diskusi PR Pendidikan di Hari Anak di Jakarta, 20 Juli 2019. Tempo/Friski Riana
FSGI Tolak Alokasi Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Sebut Pemerintah Gagal Paham

FSGI menilai rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis menunjukkan pemerintah gagal paham soal tujuan kebijakan dana ini.


FSGI Protes Program Makan Siang Gratis Prabowo akan Ambil Dana BOS: Dana Pendidikan sudah Minim, Jangan Dikurangi

54 hari lalu

SMP Negeri 2 Curug, Tangerang melakukan persiapan simulasi program makan siang gratis. Agenda simulasi dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
FSGI Protes Program Makan Siang Gratis Prabowo akan Ambil Dana BOS: Dana Pendidikan sudah Minim, Jangan Dikurangi

Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI menolak wacana mengalihkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis Prabowo.