Soal Napi Korupsi di Debat Capres, M Taufik: Jokowi Tak Konsisten

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik tiba untuk menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2016. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra, yang merupakan mantan narapidana koruptor, Muhamad Taufik mengatakan tetap optimistis terpilih meskipun disinggung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Debat Capres perdana pada Kamis, 17 Januari 2019 lalu.

    "Biasa aja saya, tidak merasa terserang, orang itu enggak dilarang. Dianya (Jokowi) enggak konsisten kan," kata Taufik saat dihubungi Tempo pada Jumat, 18 Januari 2019. "Saya yakin (terpilih). Masa enggak yakin."

    Baca : Absen dari Debat Capres, Komnas HAM Tegaskan Netral dalam Pilpres

    Taufik mengatakan mantan napi koruptor berlaga di Pileg 2019 dibolehkan oleh Mahkamah Agung (MA), karena tak ada Undang-Undang yang melarang hal tersebut. Soal terpilih atau tidak, menurut Taufik hal itu menjadi urusan masyarakat.

    Taufik, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta, mengatakan dirinya rajin turun ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi masyarakat sekitar. Sehingga ia yakin pernyataan Jokowi dalam debat semalam tak akan memengaruhi elektabilitasnya.

    Dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden Kamis malam, Jokowi menyampaikan bahwa Gerindra menjadi salah satu partai yang terbanyak mencalonkan mantan napi koruptor di Pileg 2019. Jokowi mengutip data tersebut dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

    Dalam daftar tersebut, Taufik menjadi salah satu dari enam caleg Gerindra yang ada di list tersebut. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD, Taufik pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada 2004. Ia pernah tersandung kasus korupsi pengadaan dan alat peraga pemilu 2004.

    Simak juga :
    Demonstrasi BEM SI Warnai Debat Capres di Bidakara, Soal Apa?

    Taufik terbukti bersalah dan merugikan negara sebesar Rp488 juta. Ia lalu menjalani hukuman penjara 18 bulan sejak 27 April 2004. Kini, Taufik kembali mencalonkan diri dalam Pileg 2019 di DPRD Jakarta.

    Soal pernyataan Jokowi di Debat Capres itu, Taufik menganggap capres nomor urut satu itu kekurangan bahan. "Pak Jokowi kurang paham, enggak punya bahan itu. Sehingga kelihatan kan kemarin gagapnya, ditanya apa jawab apa," kata Taufik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.