Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

H-5 Pemilu, Kabupaten Bogor Minta Prioritas Tambahan Surat Suara

image-gnews
Peserta kerusuhan memukul tameng satuan Sabhara Polres Bogor dalam simulasi di depan kantor KPU, Kabupaten Bogor, 29 April 2016. Simulasi tersebut juga untuk persiapan menghadapi Pilkada serentak 2017. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Peserta kerusuhan memukul tameng satuan Sabhara Polres Bogor dalam simulasi di depan kantor KPU, Kabupaten Bogor, 29 April 2016. Simulasi tersebut juga untuk persiapan menghadapi Pilkada serentak 2017. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Iklan

TEMPO.CO, Bogor – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor menyatakan masih kekurangan puluhan ribu lembar surat suara saat Pemilu 2019 kurang dari sepekan lagi digelar 17 April mendatang. Wilayah ini berkembang memiliki 15 ribu TPS sehingga menjadi yang terbesar dan disadari paling rawan untuk tingkat kota dan kabupaten di Indonesia.

Baca berita sebelumnya:
Butuh 15 Ribu TPS, Kabupaten Bogor yang Paling Besar dan Rawan

Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni, menerangkan data terakhir kekurangan surat suara di Bumi Tegar Beriman kurang lebih sebanyak 34.845 surat suara. “Sebagian sih sudah terpenuhi, itu pun kami yang jemput bola langsung ke percetakan,” katanya saat ditemui, Kamis 11 April 2019.

Ummi mengatakan, kekurangan surat suara tersebut telah dilaporkan ke KPU RI untuk segera ditindaklanjuti. Dia juga menambahkan mengetahui bahwa kekurangan surat suara bukan hanya terjadi di Kabupaten Bogor.

Pekerja makan siang saat istirahat setelah melipat surat suara Pemilu 2019 di Gudang KPU, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, 7 Maret 2019. Menjadi kabupaten yang memiliki Daftar Pemilih Tetap terbanyak se-Indonesia yakni sebanyak 3.415.593 orang sesuai hasil pleno Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP-1), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) KPU Kabupaten Bogor, menjadi tanggung jawab tersendiri bagi masyarakat yang diperbantukan secara lepas tersebut. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tapi Kabupaten Bogor merupakan wilayah terluas dan terbanyak Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga wajar jika Bogor meminta prioritas penambahan kekurangan surat suara," katanya lagi.

Baca juga:
Video Viral Kepala Desa di Bogor Ajak Pilih Jokowi, Begini Isinya

Ummi mengatakan, kekurangan surat suara yang ada merupakan akumulasi dari kekurangan saat pengiriman dan surat suara rusak yang ditemukan saat dilakukan penyortiran. Surat suara yang rusak sebanyak 2.531 lembar dari total surat suara yang masuk 17.690.791 lembar, "Itu belum sama sekali mendapat penggantian,” kata Ummi.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irfan Firmansyah mengatakan, Kabupaten Bogor termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi pada Pemilu 2019. Ada beberapa dimensi yang diukur kerawanannya. "Paling tinggi ada pada dimensi partisipasi politik dan kedua penyelenggara pemilu bebas dan adil,” kata Irfan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

7 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.


Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

8 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.


Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

9 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

10 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

12 jam lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

13 jam lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

19 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

22 jam lalu

Petugas panitia pemungutan suara mengisi undangan pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih di Tangerang,Banten, Senin 7 Juli 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.