Pleno KPU DKI Hari Kedua, Empat Parpol Walk Out

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rapat  pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan penghitungan suara oleh KPU DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2019. TEMPO/Lani Diana

    Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan penghitungan suara oleh KPU DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Empat partai politik walk out dari rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemungutan suara KPU DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Keempat partai itu adalah PKS, PPP, Hanura, dan Perindo.

    Baca:
    Walk Out Saksi Gerindra Warnai Rapat Pleno KPU DKI Hari Pertama

    Awalnya, PKS dan Hanura memprotes hasil rekapitulasi suara tingkat kota alias DB1 yang dipaparkan KPU DKI tak sesuai dengan data internal partai. Rekapitulasi suara yang dimaksud fokus pada perolehan di daerah pemilihan atau dapil Jakarta Selatan.

    Saksi dari PKS, Agung Setiharso, meminta untuk dilakukan pengecekan data. Dia mendapati selisih cukup besar antara catatan KPU DKI dengan data internal PKS. Agung lalu mempertanyakan apakah saksi partai berhak mengajukan koreksi dalam rapat pleno terbuka.

    "Kalau berhak mari kita koreksi sama-sama di forum ini. Kalau forum tidak dihasilkan kata sepakat dan tidak bisa koreksi akan kami teruskan ke tingkat lebih tinggi," kata Agung saat rapat pleno berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2019.

    Baca:
    Pernah Viral Presiden Jaksel, Ini Rekapitulasi Suara Prabowo Versi KPU DKI

    Saksi Partai Hanura, M. Rusydi Arif, menyampaikan keluhan senada. Dia menyebut ada dua kejanggalan atas penghitungan suara sebelum masuk rekapitulasi di tingkat provinsi. 

    Kejanggalan pertama adalah terjadi penggelembungan suara. Menurut Rusydi, saksi PKS menemukan ada suara pribadi calon legislatif yang justru ditarik menjadi suara partai. Kedua, banyaknya formulir C1 yang kosong tapi ditandatangani oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi partai. 

    Tak lama kemudian, saksi dari PPP dan Hanura walk out. Mereka tampak berdiri dari kursinya dan berjalan keluar.

    Baca: 
    Rekapitulasi Suara di DKI, Jakarta Timur Akan Dihitung Terakhir

    Saksi PPP, Muchbari, meminta agar KPU DKI menyelesaikan permasalahan yang dialami Hanura dan PKS terlebih dulu sebelum melanjutkan rekapitulasi suara tingkat provinsi. Namun, Ketua KPU DKI Betty Epsilon Idroos memutuskan untuk melanjutkan rapat pleno. Belakangan saksi Partai Perindo dan PKS ikut keluar dari ruang rapat.

    Rapat pleno KPU DKI rencanakan akan dilakukan hingga 13 Mei mendatang sejak 9 Mei lalu. Rapat pleno akan mendahulukan Kepulauan Seribu dan terakhir Jakarta Timur sesuai urutan kotak suara yang datang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.