Dugaan Penggelembungan Suara, PKS dan Hanura Lapor KPU DKI ke MK

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPU DKI Jakarta melakukan pendataan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Rekapitulasi penghitungan ini mencakup wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas KPU DKI Jakarta melakukan pendataan saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis 9 Mei 2019. Rekapitulasi penghitungan ini mencakup wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Saksi rekapitulasi suara dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  dan Partai Hanura mengancam akan melapor KPU DKI Jakarta ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, diduga terjadi penggelembungan suara, karena hasil rekapitulasi suara KPU DKI tak sama dengan hitung-hitungan internal PKS.

    Baca juga: KPU Jakarta Tolak Keberatan Hanura dan PKS Saat Rapat Pleno

    Saksi rekapitulasi suara dari PKS, Agung Setiharso, awalnya meminta sinkronisasi data PKS dan KPU dilakukan dalam rapat pleno terbuka KPU DKI kemarin. Dia menyebut akan membawa temuan PKS ke instansi yang lebih tinggi apabila pemeriksaan data tak bisa berjalan saat rapat pleno.

    "Mohon arahannya kalau di sini tidak bisa diperbaiki, apakah kami bisa meneruskannya sengketa di MK?" tanya Agung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat, 10 Mei 2019.

    Agung menyampaikan, selisih suara mencapai ribuan. Dia tak merinci angka detailnya. Jumlah suara yang diperdebatkan itu adalah rekapitulasi di Dapil 7 Jakarta Selatan untuk perebutan kursi DPRD DKI.

    Saksi Partai Hanura, M. Rusydi Arif, membeberkan dua kejanggalan penghitungan suara di Kecamatan Cilandak dan Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kejanggalan pertama berkaitan dengan penggelembungan suara. Dia menyebut telah terjadi pemindahan suara untuk caleg, tapi justru masuk ke partai.

    Kejanggalan kedua, banyaknya kolom perhitungan suara dalam formulir C1 tak terisi. Namun, di formulir yang sama tertulis jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb). Tak hanya itu, Rusydi berucap, formulir C1 juga ditandatangani oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi partai.

    "Iya akan melapor ke MK, sementara kita masih kumpulkan data dulu. Yang pasti saat ini untuk Jakarta Selatan saya sudah punya data valid, bisa diadu data," papar Rusydi.

    Saksi dari dua partai ini walk out dari rapat pleno lantaran KPU DKI tetap melanjutkan penghitungan suara.

    Baca juga: Rekap Suara Jaksel Sebabkan 4 Parpol Walk Out, Ini Penjelasan KPU

    Menurut Ketua KPU DKI Betty Epsilon Idroos, PKS telah menunjukkan data internal partai, tapi hanya dalam bentuk microsoft excel. Sementara Hanura tak membuka bukti apapun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.