Aduan Swastanisasi Air, KPK Warning Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Gedung KPK, Jakarta, 18 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Gedung KPK, Jakarta, 18 Juli 2018. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima aduan mengenai kebijakan swastanisasi air minum di Jakarta. Karena itulah, KPK memanggil Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum di bawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi kemarin.

    Baca juga: Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Sambangi KPK, Ada Apa?

    Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan komisi antirasuah itu sedang mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di Jakarta. "Dan terdapat risiko klausul perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemerintah Provinsi DKI dan masyarakat pada umumnya," kata Febri saat dihubungi, Jumat, 10 Mei 2019.

    Menurut dia, Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK mendapat pengaduan dari masyarakat soal swastanisasi air ini. Febri tak bisa membeberkan substansi aduan.

    KPK dapat meneruskan pengaduan ke bagian inspektorat, penindakan, atau pencegahan. Aduan ini, papar Febri, diserahkan ke divisi pencegahan. Sebab, untuk saat ini, KPK menganggap kasus dapat diselesaikan dengan dilakukan upaya perbaikan.

    "Kalau (klarifikasi) yang sekarang sebagai warning dulu karena prosesnya masih panjang," ujar dia.

    Kasus ini menjadi fokus KPK lantaran ada beberapa risiko penyimpangan apabila pemerintah DKI tidak memperhatikan sejumlah persoalan yang telah dibahas di sidang Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung (MA). Ini juga untuk mencegah terjadinya korupsi di kemudian hari.

    Salah satu aspek yang dipertanyakan KPK adalah apa rencana pemda setelah kontrak dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta berakhir pada 2023. KPK menyoroti perjanjian kerja sama DKI dengan dua perusahaan itu yang berisiko rugi sekitar Rp 1,2 triliun.

    "Meskipun MA telah memutus PK (peninjauan kembali) dalam perkara ini, namun sejumlah temuan substansial perlu tetap diperhatikan agar tidak merugikan kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat secara luas," jelas Febri.

    Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan, pemda bakal mengambil alih pengelolaan air minum Jakarta dari pihak swasta. Namun, hingga saat ini pemda belum memutuskan langkah yang akan diambil untuk mengambil alih pengelolaan air bersih. Sebelumnya, pemda memiliki beberapa opsi.

    Baca juga: Aktivis Minta Anies Libatkan KPK Telisik Kerugian Privatisasi Air

    Anies Baswedan menyatakan, Aetra telah menyetujui head of agreement (HoA) dengan PD PAM JAYA. Sementara Palyja dinilai tidak kooperatif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.