Swastanisasi Air di Jakarta, Ini Empat Hal yang Jadi Sorotan KPK

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum DKI Jakarta saat jumpa pers mengenai penghentian swastanisasi air di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 11 Februari 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    KPK memperoleh informasi dari Tim Evaluasi Tata Air bahwa privatisasi pengelolaan air bersih yang berlangsung sejak 1998 hingga Desember 2016 justru merugikan pemerintah. Dalam catatan DKI, PAM Jaya selaku BUMD membukukan kerugian Rp 1,2 triliun. Sementara laba yang didapat swasta mencapai Rp 4,3 triliun.

    PT PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) operator penyediaan dan pelayanan air minum di wilayah Barat DKI Jakarta, akan melakukan pekerjaan teknis di Instalasi Pengolahan Air (IPA) 2 Pejompongan, Jakarta Pusat. (dok Palyja)

    KPK, Febri memaparkan, menilai laba swasta justru berbanding terbalik dengan kinerja dan target keterjangkauan air bersih. Dengan kata lain, produksi dan penyediaan ar bersih tidak sesuai harapan.

    3. Penyebab kemunculan klausul kontrak
    KPK menyoroti apa saja faktor-faktor yang menyebabkan klausul kontrak dengan swasta tidak mencerminkan kepentingan pemerintah. Febri mengutarakan, beberapa klausul kerja sama memberatkan pemerintah DKI.

    Salah satunya kesepakatan pengembalian modal proyek atau internal rate of return (IRR) sebesar 22 persen dan kewajiban pemerintah menbayar defisit (shortfall) kepada swasta.

    4. Skenario penghentian privatisasi
    Tim Evaluasi Tata Air sebelumnya memberikan tiga opsi penghentian swastanisasi air. Opsi itu sudah disampaikan kepada Gubernur DKI Anies Baswedan.

    Opsi pertama adalah status quo. Dengan opsi ini pemerintah menjamin keuntungan untuk Palyja 22 persen dan Aetra 15,8 persen. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.