Serikat Mahasiswa Muslimin Ajak Tolak People Power Prabowo

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon presiden 02 Prabowo Subianto meninggalkan rumahnya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis malam, 18 April 2019. Prabowo pergi diiringi teriakan

    Calon presiden 02 Prabowo Subianto meninggalkan rumahnya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Kamis malam, 18 April 2019. Prabowo pergi diiringi teriakan "Prabowo presiden" dan "people power" dari pendukungnya. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Bogor - Sejumlah elemen mahasiswa yang diprakarsai Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) mengajak masyarakat menerima hasil Pemilu 2019 yang sudah diumumkan KPU RI. Mereka juga mengajak menolak gerakan people power yang digulirkan peserta pilpres yang kalah dengan berdalih pemilu curang. 

    Baca:
    Rusuh 22 Mei Pecah di Bawaslu, Anies Pantau dari Hotel Pullman

    "People power bukan jalan pintas untuk mencapai demokrasi tetapi bisa mencederai demokrasi dan memecah belah masyarakat," kata Ketua Umum Pengurus Besar SEMMI Bintang Bayu Saputra, Rabu 22 Mei 2019.

    SEMMI baru saja menggelar Simposium Kebangkitan Mahasiswa Nasional 2019 di Kota Bogor. Pesertanya disebut perwakilan mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan juga organisasi kepemudaan di kawasan Jabodetabek.

    Bintang mengatakan, ada beberapa poin yang dihasilkan dari simposium itu yang terkait dengan suhu politik pasca pemilu. Di antaranya adalah menghormati keputusan yang ditetapkan konstitusi dan mendorong dilakukannya rekonsiliasi usai Pemilu 2019.

    "Sikap kami mahasiswa berada di tengah-tengah jika bangsa sedang berseteru antar elit politik yang mengakibatkan rakyat terpecah," katanya.

    Baca:
    Rusuh 22 Mei, Ambulans Gerindra Berisi Batu Disita Polisi 

    Peserta simposium, Risky Fhafulhakim, menilai seruan menggunakan kekuatan rakyat untuk mendelegitimasi hasil pemilu oleh kubu Prabowo-Sandi bisa memecah belah bangsa. Dia menyarankan, jika satu peserta tidak terima dengan hasil pemilu, langkah ke MK yang harus ditempuh.

    “Memberikan pendapat dijamin undang-undang, tapi jangan merusak demokrasi dengan cara-cara yang inkonstitusional. Jalan demokrasi yang sesungguhnya yaitu sesuai dengan konstitusi yang ada, itulah yang kami anjurkan,” katanya tentang people power yang kini berkembang menjadi kerusuhan itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.