TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan warga dari luar Jakarta bekerja di Ibu Kota. Anies menyebut, siapapun warga Indonesia berhak mendapat kesempatan tinggal dan mencari nafkah di Jakarta.
Baca:
Kerusuhan 22 Mei Tumbuhkan Petisi Lawas Copot Anies Baswedan
Dia mencontohkan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi yang pada 2012 lalu boleh mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta sekalipun bukan penduduk DKI. " Pak Jokowi itu dari Solo, KTP-nya Solo boleh jadi calon gubernur di Jakarta? Boleh," kata Anies di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Juni 2019.
Pengalaman serupa juga dirasakan orang lain sebagai calon bupati atau wali kota di daerah tertentu. Ini memperlihatkan prinsip kesetaraan di Indonesia. Yang perlu diperhatikan, menurut Anies, adalah masalah pencatatan kependudukan.
Seperti di Jakarta, pemerintah bakal melakukan yang dinamakan pelayanan bina kependudukan. Pelayanan ini merupakan pengganti operasi yustisi. Operasi yustisi adalah operasi penjaringan pendatang baru yang tidak memiliki kartu tanda penduduk Jakarta, yang biasa dilakukan seusai Lebaran.
Baca:
Jawab Anies atas Sebutan Humas Aksi 22 Mei
"Tujuannya adalah mereka yang akan bekerja di Jakarta membawa dokumen termasuk bawa surat pindah kemudian nanti kita akan melayani kependudukan di DKI," ujar Anies.
"Semuanya adalah warga negara Indonesia yang punya hak yang sama, yang punya kesempatan yang sama."
Pernyataan Anies ini berkaitan dengan Hari Kelahiran Pancasila yang jatuh pada hari ini. Anies berujar, keadilan menjadi topik yang penting saat memperingati Hari Kelahiran Pancasila. Anies mengingatkan agar ada prinsip keadilan sehingga sila kelima Pancasila tak hanya tertuang dalam teks.
Baca:
Soal Petisi, Anies: Saya Gak Pernah Tangkap Orang yang Mengkritik
Anies juga menyinggung keadilan dari pemerintah untuk veteran hingga pahlawan. Saat ini, menurut dia, Pemerintah DKI sudah memberikan keadilan berupa menggratiskan pajak bumi dan bangunan (PBB) rumah keluarga pahlawan.
