Partai Demokrat DKI Tolak Kongres Luar Biasa

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta saat konferensi pers menolak permintaan kongres luar biasa (KLB) di kantor DPD Demokrat DKI, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, 15 Juni 2019. TEMPO/Lani Diana

    Jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta saat konferensi pers menolak permintaan kongres luar biasa (KLB) di kantor DPD Demokrat DKI, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, 15 Juni 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta menolak seruan digelarnya kongres luar biasa (KLB) oleh sejumlah politikus senior Demokrat. Ketua DPD Demokrat DKI Santoso menganggap tidak ada dasar atau sesuatu yang mendesak untuk menggelar KLB saat ini.

    Baca juga: Pencekik Anggota KPPS di Pademangan Cuma Dihukum Percobaan

    "Kami tidak setuju. Kongresnya biar nanti saja di akhir masa jabatan pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," kata Santoso di kantor DPD Demokrat DKI, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu, 15 Juni 2019.

    Santoso menuturkan, penyelenggaraan KLB harus didasari atas alasan tertentu. Misalnya, ketua umum partai melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak patuh terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah (AD/ART) partai. Atau partai tidak berjalan dengan baik selama dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

    "Ini kan tidak terjadi maka jelas kami menolak," ucap dia. Menurut Santoso, Demokrat DKI tidak melihat adanya pelanggaran yang dilakukan SBY. Begitu juga dengan DPD Demokrat di provinsi lain yang memiliki pemikiran serupa.

    Dia berujar, seluruh DPD Demokrat dari 34 provinsi berinisiatif menolak permintaan KLB. "Kami semua berinisiatif apalagi Pak SBY kan masih dalam masa suasana berkabung," ucap dia.

    Sebelumnya, sejumlah politikus senior Demokrat meminta DPP Partai Demokrat segera menggelar kongres luar biasa (KLB) lantaran merasa ada yang salah dengan organisasi. Mereka kecewa dengan perolehan suara partai di pemilu 2019 yang anjlok menjadi 7,7 persen dari 10,9 persen pada pemilu 2014.

    Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Max Sopacua, menyebut  tiga orang yang dianggap kerap memicu kegaduhan, yakni Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik dan Andi Arief, serta Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Ferdinand Hutahaean.

    Baca juga: Terbitkan IMB Reklamasi, Ini Pernyataan Anies Saat Cabut Izinnya

    "(Mereka) kerap melontarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan marwah, karakter, dan jati diri Partai Demokrat," kata Max di Cikini, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2019. Menurut Max, sikap dan pernyataan tiga orang itu kadang membenturkan Partai Demokrat dengan pihak lain. "Dampaknya ada antipati dan kontraproduktif terhadap Partai Demokrat," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.