HUT Jakarta, Dengar Saran Warga ke Anies Soal Reklamasi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana sejumlah bangunan yang  berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin 17 Juni 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Suasana sejumlah bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin 17 Juni 2019. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta -Warga DKI Jakarta mempunyai sejumlah saran untuk gubernur Anies Baswedan saat momentum HUT Jakarta ke-492 pada Sabtu, 22 Juni 2019.

    Warga Setiabudi Jalan Komando 4 Jakarta Selatan,  Munawaroh, mengatakan sebagai pemimpin nomor satu di Jakarta, Anies mesti menunjukan keberpihakannya pada warganya.

    Baca: Cerita PKL Tanah Abang dan Harapan di HUT Jakarta

    "Salah satu komitmen yang saya sorot adalah soal reklamasi. Sekarang malah diterbitkan IMB (izin mendirikan bangunan) di sana," kata ibu berusia 59 tahun itu ketika ditemui saat acara Jakarta Night Festival di Jalan Jendral Sudirman, malam ini. "Anies ojo (jangan) plin plan."

    Pemerintah DKI menerbitkan IMB di kawasan Pantai Maju, dulu disebut Pulau D, di proyek reklamasi Teluk Jakarta. IMB bernomor 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 terbit untuk Kapuk Naga Indah, pengembang pulau reklamasi itu, pada November 2018 lalu.

    Munawaroh mengingat janji Anies yang menolak reklamasi. Namun, belakangan IMB reklamasi tersebut malah direstuinya dan kontribusi tambahan 15 persen dalam pembangunan reklamasi malah dicabut. "Harus komitmen sama yang lama. Cabut reklamasi."

    Selain itu, ia juga meminta Anies mencontoh gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam mengelola Tanah Abang. Sebabnya, saat ini Jalan Jatibaru, Tanah Abang kembali banyak pedagang kaki lima dan terlihat berantakan.

    "Saat jaman Ahok tertib Yang baik dari Ahok boleh diikuti, yang tidak baik dari Ahok harus diperbaiki."

    Warga lainnya yang datang saat JNF, Suhud, 40 tahun, mempunyai pandangan berbeda terkait pemberian IMB di pulau reklamasi. Menurut dia, pemerintah DKI punya alasan untuk menerbitkan IMB itu.

    "Dasarnya kan sudah ada. Kalau bagi saya lebih baik IMB dikeluarkan karena memang bangunan di sana kan sudah jadi. Masa mau dihancurkan," ucapnya.

    Ia menyarankan Anies untuk mengeluarkan regulasi agar pemanfaatan pulau reklamasi kedepannya untuk kepentingan masyarakat Jakarta.

    Baca: Tukang Becak di HUT Jakarta: Jadikan Becak Angkutan Wisata

    Selain itu, ia menyarankan agar di pulau reklamasi dibangun kampung nelayan."Buka juga lapangan usaha di sana. Sebab, memang bangunan sudah jadi. Anies yang saat ini diharapkan," kata dia, jangan sampai reklamasi kembali terjadi.

    Penerbitan IMB tersebut harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. "Yang sekarang dimanfaatkan untuk warga Jakarta, yang belum terbangun jangan sampai dilanjutkan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.