TEMPO.CO, Bekasi - Seratusan pengurus sekolah swasta di Kota Bekasi berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa 16 Juli 2019. Mereka memprotes kebijakan pemerintah daerah yang membuka unit sekolah negeri baru sehingga berimplikasi terhadap pendaftar ke sekolah swasta.
"Tahun ini banyak sekolah swasta kekurangan siswa," kata Kepala Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly, di lokasi aksi, Selasa, 16 Juli 2019.
Ia menyebut ada sekitar 10 sekolah swasta hanya mendapat tak lebih dari 10 peserta didik baru. Hal itu akibat dari penambahan jumlah sekolah negeri tanpa ada musyawarah lembaganya.
Dinas Pendidikan Kota Bekasi memang membuka delapan sekolah baru, meskipun tak memiliki gedung, pada tahun ini. Sekolah-sekolah baru itu menumpang ke bangunan sekolah dasar.
Sekolah baru itu antara lain SMP 50-57 yang tersebar di berbagai titik di Kota Bekasi. "Biasanya kami dilibatkan dalam pembentukan sekolah baru, ini tiba-tiba ada," kata Ayung.
Baca Juga:
Padahal, menurut dia, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut tak ada unit sekolah baru sebelum dibuka pendaftaran peserta didik baru (PPDB) Juni lalu. Rupanya, kata dia, tiba-tiba muncul regulasi melalui peraturan wali kota menambah jumlah sekolah baru sebanyak tujuh titik. "Ditahap kedua, nambah lagi satu," kata Ayung.
Menurut dia, regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang unit sekolah baru bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 32 tahun 2008. Sebab, faktanya kata dia, setiap rombongan belajar diisi 36 siswa, padahal maksimalnya 32. "Setelah dicek ke lapangan ternyata ada yang 40 juga," kata Ayung.
Karena itu, pihaknya menolak adanya sekolah baru tersebut tanpa melalui kajian bersama dengan BMPS. Apalagi, sekolah baru itu, ucap dia, tak memiliki sarana dan prasaran memadai. "Kami sekolah swasta siap mewujudkan pendidikan yang berkualitas," kata Ayung.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bekasi, jumlah lulusan sekolah dasar sederajat tahun ini mencapai 47 ribu lebih. Adapun daya tampung sekolah negeri yang berjumlah 57 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah sebanyak 31 persen atau 14.600. Adapun jumlah sekolah swasta untuk SMP mencapai 120 titik.
